MerahPutih.com - Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2026, BI memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) sehingga berada pada level 6,00 persen. Kenaikan ini akan mempengaruhi pengeluran masyarakat.
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memandang kenaikan BI-Rate ke level enam persen berpotensi memengaruhi biaya dana (cost of fund/CoF) dan mendorong penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit, meski dampaknya tidak seragam pada setiap bank.
Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Aviliani mengatakan transmisi kebijakan tersebut tidak berlangsung secara langsung dan seragam karena setiap bank memiliki struktur pendanaan, kondisi likuiditas, dan profil risiko yang berbeda.
Perbankan akan terus menjaga keseimbangan antara daya saing suku bunga simpanan, keterjangkauan suku bunga kredit, serta keberlanjutan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif,
kata Aviliani.
Baca juga:
BI Rate Hari Ini Naik Jadi 6 Persen, Ini Alasan Bank Indonesia Kerek Suku Bunga
Secara umum, Perbanas menilai kenaikan BI-Rate sebagai langkah kebijakan moneter yang terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal di tengah dinamika pasar keuangan global.
Stabilitas makroekonomi merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan industri perbankan nasional. Perbanas mencatat bahwa industri perbankan Indonesia masih menunjukkan fundamental yang relatif kuat.
Pada September 2026, kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 9.245 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,22 persen menjadi Rp 10.492 triliun.
Kualitas kredit juga terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,07 persen dan NPL net sebesar 0,82 persen. Permodalan perbankan tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,30 persen.
Dari aspek likuiditas, perbankan masih memiliki ruang penyangga yang memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 105,7 persen dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 24,1 persen, yang berada di atas ambang batas masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Meski demikian, menurut Perbanas, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK perlu diantisipasi melalui pengelolaan likuiditas dan pendanaan yang prudent, agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal.
Perbanas menyatakan optimistis bahwa sektor perbankan nasional tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, seiring dengan fundamental permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta koordinasi yang baik antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, dan industri perbankan.
"Stabilitas sistem keuangan perlu terus dijaga beriringan dengan dukungan terhadap aktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat, sehingga perbankan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Aviliani. (*)