BG Batal Dilantik, Ketua PPP: Jokowi Mengacu TAP MPR

MerahPutih Nasional - Presiden Jokowi batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebaliknya, Jokowi malah mengajukan nama Wakapolri Badroddin Haiti ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri.

Namun demikian, langkah Jokowi mengajukan nama Badroddin tidaklah salah, karena bagaimanapun juga Jokowi adalah pemegang proregatif untuk melantik atau tidaknya Komjen BG, meski gugatan praperadilannya sudah diterima oleh Pengadilan Jakarta Selatan. (Baca: Batal Dilantik, Budi Gunawan Bakal Gugat Jokowi?)

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arman Remy mengatakan putusan praperadilan tidak ada korelasinya dengan dilantik atau tidaknya BG sebagai orang nomor satu di Institusi Polri. Sebab, kata dia, dilantik atau tidaknya mantan ajudan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Kapolri adalah hak proregatif Presiden Jokowi.(Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Kecewakan PDIP)

"Karena proses hukum sedang berjalan maka Presiden Jokowi menghargai proses hukum," kata Arman saat dihubungi Merahputih.com, Kamis (19/2).

Saat ditanya apakah tidak dilantiknya BG menujukkan inkonsistensi Jokowi, Arman menjelaskan, langkah Jokowi tidak melantik BG malah menunjukkan konsistensi Jokowi terhadap penegakan hukum, terutama mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, kata dia, dengan tidak dilantiknya BG dan pengajuan nama Badroddin Haiti sebagai calon Kapolri tunggal menunjukkan jika Jokowi menjunjung etika dan moral.

"Yang mengacu kepada TAP MPR No. 11 tahun 1998 dan UU No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggara yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," tutup advokat ini. (Hur)