Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara rampung menjalani pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pemerintah memperbaiki akurasi data warga miskin.
"Kita terutama sangat menginginkan dalam waktu cepat pemerintah bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Baca Juga
Menurut Agus, akibat tidak akuratnya data tersebut berdampak pada subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya terkait subsidi gas elpiji 3 Kilogram.
"Akibat ketidak akuratan data itu diantara lain, sebetulnya gas melon itu kan untuk orang miskin, padahal gas melon itu kemudian kemana-mana. Itu subsidinya sangat besar jadinya, kami menyebutkan Rp 77 triliun, itu kan sangat tidak efisien," ujarnya.
Selain itu, kata Agus, akibat ketidak akuratan data itu juga berdampak pada subsidi BPJS hingga bantuan pendidikan. Perbaikan data, lanjut dia, bisa membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi lebih efisien.
"Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, subsidi benih, kemudian bantuan pendidikan, bantuan BPJS. Kalau kita bisa mengolah data itu dengan baik, saya pikir efisiensi untuk anggaran kita akan sangat besar," ungkapnya.
Baca Juga
Ketua KPK yang akan purna tugas pada Desember ini juga menyebut bahwa akurasi data penting untuk menyalurkan dana bantuan sosial. Menurutnya data yang akurat akan membuat bantuan jadi tepat sasaran.
"Juga mengenai bantuan sosial, bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang betul-betul membutuhkan," pungkasnya. (Pon)
![[HOAKS atau FAKTA]: Mensos Sebut Orang yang Tak Pakai BPJS selama Setahun Dianggap Mampu](https://img.merahputih.com/media/10/83/1a/10831a40814b11c54a7915e942f20529_182x135.png)
