Andika Pratama
MerahPutih.com - Beredar surat Persekutuan Gereja-gereja Kabupaten Jayapura tertanggal 15 Maret 2018 yang berisi sikap menolak pendirian masjid di daerahnya.
Selain itu, dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PGGJ, Pdt. Robbi Depondoye menyebutkan bahwa pihak juga melarang suara azan diperdengarkan ke luar serta pakaian muslim di sekolah negeri.
Menurut Pdt. Robbi Depondoye pendirian masjid Al-Aqsha tidak meminta izin kepada warga setempat. Hal inilah yang dipermasalahkan oleh pihak gereja.
"Dengan sesuka hati membangun atau mendirikan tempat-tempat ibadah tanpa lebih dahulu berkomunikasi dengan pemeluk agama lain," ujarnya.
Dari permasalahan tersebut, maka PGGJ dalam konferensi I pada tanggal 16 Februari 2018 memutuskan beberapa hal yang menjadi sikap Gereja yang perlu dlketahui dan dimaklumi oleh semua pihak adalah sebagai berikut:
1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid.
2. Tidak diperkenankan berdaqwa di seluruh tahan Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura.
3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu.
4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala-mushala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah.
5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid-mesjid dan mushala-mushala.
6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Jayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah.
7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya.
8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura WAJIB menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.
Berdasarkan delapan poin di atas, maka sikap PGGJ adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan menara mesjid Al-Aqsha harus dihentikan dan dibongkar.
2. Menurunkan tinggi gedung masjid Al-Aqsha sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang di sekitarnya.
Apabila permintaan tentang masjid Al-AQSHA itu tidak direspon oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka PGGJ akan menggunakan cara dan usaha kami sendiri pada waktu 14 hari terhitung tanggal pernyataan ini dibuat.
Persekutuan Gereja Indonesia (PGI saat dikonfirmasi merahputih.com, melalui Pdt Henrek Lokra menyatakan pihaknya sudah mengetahui surat edaran tersebut.
"Ya, kami sudah mengetahui dan langsung berkoordinasi dengan gereja setempat, "terang Henrek Lokra.(*)
