Benyamin Davnie Jadi Sasaran Kritik saat Debat Cawalkot Tangsel

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 23 November 2020
Benyamin Davnie Jadi Sasaran Kritik saat Debat Cawalkot Tangsel

Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Tangerang Selatan. Foto ANTARA/lukman Hakim.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Debat publik putaran pertama Pilkada Tangerang Selatan, menjadi ajang adu gagasan soal pembangunan kawasan tersebut di masa depan.

Calon Wali Kota nomor urut satu, Muhamad menilai, Tangsel membutuhkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Baca Juga

Debat Cawalkot Tangsel, Tiga Kandidat Beberkan Program Atasi Kesenjangan Sosial

"Betapa sulit membangun sekolah, betapa sulit kita membangun rumah sakit dan Puskesmas," ucap Muhamad dalam debat secara daring ini, Minggu (22/11).

Muhammad yang pernah menjabat sebagai Sekda ini ingin Tangsel punya Puskesmas di setiap kelurahan dan sekolah SMP Negeri. Hal itu menurutnya penting agar akses warga terhadap pendidikan dan kesehatan bisa lebih maksimal.

"Program saya, satu kelurahan satu Puskemas. Ini yang harus kita jawab juga, SMP juga setiap tahun masyarakat ribut," ungkapnya

Ia menceritakan bagaimana dirinya sampai demo dan dicaci-maki ibu-ibu karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Kata dia ini adalah persoalan yang harus dipecahkan

Muhammad juga menyoroti terkait persampahan yang menjadi permasalahan Tangsel klasik selama ini. Masalah persampahan jadi sesuatu yang diselesaikan.

"Kalau perlu kita jadikan ruang terbuka hijau, suapaya sampah bisa dialihkan ke teknologi lain yang ramah lingkungan dan pelayanan masyarakat juga masih kurang," ucapnya.

Baca Juga

Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Sementara itu, paslon Siti Nur Azizah-Ruhamaben menyoroti soal penanganan COVID-19 di Tangsel. Ia mengatakan, banyak orang mengatakan pemerintah gagal menangani masalah pandemi COVID-19 ini.

Itu bisa dilihat dari penanganan soal kesehatan, seperti rumah sakit di Tangerang Selatan grade nya turun dari C ke D. Azizah, ia beranggapan layanan kesehatan bagi masyarakat belum maksimal. Bahkan menurut Azizah, pengalihan anggaran untuk COVID-19 di Tanggerang Selatan belum maksimal.

"Apa yang disampaikan kita akan melihat secara de facto, bahwa layanan kesehatan yang dirasakan masyarakat masih belum maksimal dan kalau kita lihat anggaran dalam kenangan COVID-19. Saya lihat belum maksimal keberpihakannya," jelas Azizah.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. - Antara/Achmad Irfan

Ucapan Azizah langsung ditanggapi calon nomor urut 3 Benyamin Davnie yang juga petahanan Wakil Wali kota. Menurut Benyamin, dia sebagai calon petahana sudah berupaya mengatasi pandemi COVID-19 di Tangsel secara maksimal.

"Selama COVID-19 kami sudah menangani, bahkan sudah mengalihkan anggaran lebih dari Rp 77 miliar APBD. Kami gelontorkan sejak awal tahun anggaran melalui berbagai dinas untuk menangani COVID-19 di Tangerang Selatan," kata Benyamin.

Kemudian terkait penurunan grade rumah sakit dari C ke D, pihaknya akan terus menambah rumah sakit lainnya sebagai infrastruktur kesehatan bagi masyarakat.

"Rumah sakit yang sedang dibangun oleh Pemerintah Tanggerang Selatan yang dibangun di Pondok Betung dan Pakulonan akan melengkapi rumah sakit yang ada di RSU Kota Tanggerang Selatan," papar dia.

Wakil Benyamin, Pilar Saga Ichsan juga turun memberikan tanggapan terkait keberadaan fasilitas kesehatan di Tanggerang Selatan. Saat ini Tanggerang Selatan memiliki rumah sakit tipe C. Menurut Pillar, ke depannya dengan adanya rumah sakit tipe C yang akan dibuat di Serpong Utara dan Pondok Aren.

"Mudah-mudahan akan menambah fasilitas kesehatan di Tangerang Selatan," kata Pilar yang juga keponakan Wali kota Airin Rachmy ini. (Knu)

Baca Juga

Ini Alasan 'Relawan Muda Melangkah' Dukung Muhamad-Saraswati di Pilkada Tangsel

#Pilkada Serentak #Pilkada Tangsel
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan