Bentuk Utang Budi Politik Anies: Tak Potong Gaji dan Tunjangan TGUPP

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menyebut Gubernur Anies Baswedan mempunyai hutang budi politik, sehingga tunjangan dan gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak dipotong.

Padahal diberitakan sebelumnya seluruh tunjangan PNS DKI yang tak berhadapan langsung pada penanganan COVID-19 dipangkas sebesar 50 persen.

Baca Juga:

Anies Enggan Komentari Anggaran TGUPP Naik Rp21 Miliar Dalam Usulan KUA-PPAS

"Bisa juga punya jasa politik (sehingga gaji dan tunjangan TGUPP tak dipotong)," kata Ujang Komaruddin saat dihubungi Merahputih.com, Kamis (28/5).

Sebab menurut dia, sangat tak adil bila Pemprov DKI tebang piling TGUPP diistimewakan gaji dan tunjangannya tak dipotong padahal ANS DKI dipangkas.

Dengan begitu, bila pegawai Pemda DKI dipotong, sudah seharusnya gaji pembantu Gubernur Anies dipangkas. Hal itu untuk menghadirkan keadilan di Jakarta.

"Sejatinya kebijakan politik anggaran itu harus adil. Adil secara proporsional kepada siapapun," terangnya.

Kebijakan tebang pilih, akan menimbulkan kecemburuan bagi pegawai lainnya. Untuk itu Ujang meminta Pemprov DKI bersikap adil.

"Jangan sampai politik anggaran itu memunculkan ketidakadilan. Melahirkan kecemburuan," jelasnya.

Baca Juga:

Anies Tak Masalah Subejo Mundur dari Kepala BPBD Saat Jakarta Dilanda Banjir

Seperti diketahui, virai di media sosial (medsos) beredarnya selembaran pembayaran gaji dan tunjangan bagi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). (Asp)