Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta beramai-ramai telah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Rombongan partai banteng yang menyerahkan LHKPN adalah mereka yang telah berstatus sebagai Calon Legislatif (Caleg) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.
"Sebagai bentuk ketaatan kita dari Fraksi PDIP terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada penyelenggara negara," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, di DPRD DKI, Kamis (11/10).
Gembong mengaku saat ini baru 20 dari 28 anggota Fraksi PDIP yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Namun, dia memastikan Fraksi PDIP akan memberikan sanksi administrasi kepada anggota bila tak menyerahkan LHKPN ke KPK sebagai syarat maju pileg.
"Pasti (ada sanksi administrasi). Tapi saya yakin 28. Saya yakin semua melaporkan. Sangat optimis 28 akan melaporkan harta kekayaan pada KPK," tutup Ketua Fraksi PDIP DKI itu.
Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa LHKPN merupakan syarat bagi Caleg untuk dilantik. Kemudian dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dalam peraturan itu, anggota DPRD yang terpilih dalam Pileg baru bisa dilantik setelah mengisi LHKPN. (Asp)
