Belum Putuskan Masuk TPN-GP, Gibran: Kalau Saya Iyakan Harus Cuti Lama

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 09 Oktober 2023
Belum Putuskan Masuk TPN-GP, Gibran: Kalau Saya Iyakan Harus Cuti Lama

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku belum memutuskan ajakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN-GP) Arsjad Rasjid untuk masuk TPN-GP Pilpres 2024.


Gibran mengatakan belum memutuskan masuk TPN-GP karena ada pertimbangan soal cuti panjang sebagai Wali Kota Solo selama kampanye.

Baca Juga:

Sekjen PAN Buka Suara soal Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo

"Nanti saya menghadap beliau dulu Pak Arsjad Rasjid sendiri untuk urusan itu (masuk TPN-GP). Belum ada keputusan soal itu sampai sekarang," ujar Gibran di Balai Kota, Senin (9/10).


Disinggung kapan agenda bertemu Arsjad, Gibran tidak menjelaskan jadwal pertemuan. Namun demikian, ia mengaku telah berkomunikasi dengan Arsjad pada Minggu kemarin.


"Saya nanti menghadap beliau (Arsjad) dulu lagi ya. Itu kalau diiyakan. saya harus cuti (sebagai wali Kota Solo) lama. Alasan saya itu, ya nanti-nanti (ada keputusan)," ucap dia.


Dia memastikan akan ada keputusan soal itu. Dia pun meminta awak media untuk bersabar.


"Saya sudah komunikasi sama beliau kemarin (Minggu), nanti kami pertegas lagi," tandasnya.

Baca Juga:

Diusulkan Relawan Samawi jadi Bacawapres Prabowo, Gibran: Saya di Solo Saja

Diberitakan sebelumnya, Putra sulung Presiden Jokowi yang juga menjabat WaliKota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan tawaran dari Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN-GP) Arsjad Rasjid untuk masuk tim TPN-GP.


Gibran mengatakan tawaran itu masuk saat Rakernas PDIP IV di Jakarta 29 September sampai 1 Oktober. Ia pun belum memutuskan tawaran tersebut.


"Waktu Rakernas PDIP Pak Ketua TPN-GP (Arsjad Rasjid) panggil saya, minta saya untuk ikut gabung dalam TPN-GP," kata Gibran di Balai Kota, Senin (2/10).


Dikatakannya, sejauh ini pihaknya belum menerima tawaran tersebut karena harus konsultasi dulu dengan senior PDIP seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu sangat penting untuk menentukan arah politik kedepan.


"Saya ikut keputusan Ibu Ketum. Tugas saya apa nanti saya ikut. Ya intinya tugas kami menjalankan hasil Rakernas PDIP," kata dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran Dukung Jokowi Pensiun Mudik ke Solo Dibandingkan jadi Ketum PDIP

#PDIP #Gibran Rakabuming #Wali Kota Solo #Ganjar Pranowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Seluruh prosesi pengangkatan dan pemberhentian ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Imbas Demo Ricuh di Solo, Pemkot Batasi Semua Gelaran Event hingga 22.00 WIB
Pemkot Solo membatasi waktu gelaran event, yakni sampai 22.00 WIB saja. Sebab, banyak warganya yang menggantungkan hidup dari event tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Demo Ricuh di Solo, Pemkot Batasi Semua Gelaran Event hingga 22.00 WIB
Indonesia
Begini Cara Grab Memilih Perwakilan Ojol untuk Bertemu dengan Wapres Gibran
Pemilihan dilakukan terhadap driver yang dianggap vokal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Begini Cara Grab Memilih Perwakilan Ojol untuk Bertemu dengan Wapres Gibran
Indonesia
Asosiasi Pastikan Pengemudi Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Bukan Anggota Mereka
Asosiasi Pengemudi ojol Garda Indonesia menyesalkan mereka yang bertemu dengan Wapres mengklaim hadir mewakili asosias
Wisnu Cipto - Selasa, 02 September 2025
Asosiasi Pastikan Pengemudi Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Bukan Anggota Mereka
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan