Belasan Siswa SD Kena Hukum Karena Tak Bayar Iuran Beli Kipas Angin

Thomas KukuhThomas Kukuh - Sabtu, 19 Agustus 2017
Belasan Siswa SD Kena Hukum Karena Tak Bayar Iuran Beli Kipas Angin

Ilustrasi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah orangtua murid di salah satu sekolah dasar (SD) favorit di Medan belakangan ini resah dengan berbagai pungutan yang dinilai membebankan mereka.

Pasalnya, kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Medan dan Kepala Sekolah Dasar tersebutsudah turut mengganggu proses pendidikan. Terutama soal banyaknya kutipan dengan berbagai modus. Kebijakan itu dirasa sangat merugikan dan sangat meresahkan.

Modusnya selama ini tertutup rapi karena di sekolah favorit itukan umumnya anak-anak dari orang tua yang tergolong mampu. "Tapi bagi kami orangtua yang penghasilannya pas-pasan, sudah sangat memberatkan” ungkap salah satu orangtua siswa yang minta namanya dirahasiakan kepada wartawan, Sabtu (19/8).

Menurutnya, diantara kutipan yang mengarah kepada pungutan liar (pungli) itu seperti kebijakan mewajibkan membayar Rp 100 ribu per siswa untuk membeli kipas angin dengan alasan kelas panas. “Padahal setiap tahun tiap kelas sudah pernah beli kipas angin dengan uang sumbangan murid, ada juga yang ber-AC. Pertanyaannya tiap ajaran baru hilang kemana?” ucapnya kesal.

Bahkan hari ini, sebagai hukuman bagi siswa yang tidak membayar uang itu, untuk di kelas IV ada sebanyak 16 siswa yang dihukum berdiri di depan kelas. "Para guru tidak mau mendengar alasan apapun. Yang penting bayar” sebutnya.

Kemudian, lanjut sumber, ada juga kebijakan mewajibkan membayar Rp 10 ribu per siswa setiap bulannya untuk biaya perawatan kelas. “Memang dana BOS yang mengalir ke sekolah kemana penggunaannya?” ujar sumber.

Selanjutnya, menyangkut pembangunan kantin baru hingga membuat berkurangnya luas halaman sekolah.

Alhasil, untuk upacara di hari Senin terpaksa digelar dalam dua shift. Padahal kantin lama masih beraktifitas. “Ini yang kami curigai adanya permainan untuk mencari keuntungan. Kami juga menduga Kepsek dan Kepala Dinas Pendidikan Medan sangat tahu soal ini” tukasnya.

Sejauh ini, upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah wartawan kepada Kepala SD itu belum membuahkan hasil. (sal)

#Pungli #Kota Medan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Indonesia
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Menurut Sigit, keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan industri.
Yusuf Abdillah - Jumat, 11 September 2026
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Indonesia
Viral Dugaan Pungli Lapas-Lapas di Jakarta, Kanwil Ditjenpas Bentuk Tim Investigasi
Isu dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jakarta mendadak viral di media sosial.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Viral Dugaan Pungli Lapas-Lapas di Jakarta, Kanwil Ditjenpas Bentuk Tim Investigasi
Indonesia
Pertamina Tambah 10 Mobil Tangki Buat Normalkan Pasokan BBM di Sumatera Utara
Peningkatan kebutuhan BBM dalam beberapa hari terakhir di Medan naik sekitar 5–10 persen dibandingkan rata-rata harian.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Pertamina Tambah 10 Mobil Tangki Buat Normalkan Pasokan BBM di Sumatera Utara
Indonesia
KPK Dalami Dugaan 'Uang Pelicin' di Loket Imigrasi Bali, Nilainya Capai Jutaan Rupiah
KPK menduga praktik pungli dilakukan secara langsung di loket pelayanan imigrasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
KPK Dalami Dugaan 'Uang Pelicin' di Loket Imigrasi Bali, Nilainya Capai Jutaan Rupiah
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Berita
Pemadaman Bergilir Sumut Masih Berlangsung, PLN Sebut Listrik Bisa Padam 2 Kali Sehari
Pemadaman bergilir di Sumatera Utara masih berlangsung akibat 12 tower transmisi PLN roboh dan rusak diterjang cuaca ekstrem. Pelanggan berpotensi mengalami listrik padam hingga dua kali sehari selama proses pemulihan
ImanK - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemadaman Bergilir Sumut Masih Berlangsung, PLN Sebut Listrik Bisa Padam 2 Kali Sehari
Indonesia
Dihadapan Anggota DPR, Presiden Perintahkan Bawahannya Inisiatif Bersihkan Birokrasi
Menurut Presiden, tidak ada satu pun pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Dihadapan Anggota DPR, Presiden Perintahkan Bawahannya Inisiatif Bersihkan Birokrasi
Indonesia
DKI Jakarta Dirikan Posko Anti Pungli saat Mudik, Pemudik Bisa Langsung Lapor
Pemprov DKI Jakarta membuka posko pengaduan pungli saat mudik Lebaran di Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Monas.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Maret 2026
DKI Jakarta Dirikan Posko Anti Pungli saat Mudik, Pemudik Bisa Langsung Lapor
Bagikan