Begini Perhitungan Biaya Pembelian Token Listrik

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 08 September 2015
Begini Perhitungan Biaya Pembelian Token Listrik

Ilustrasi Perhitungan Biaya Pembelian Token Listrik (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-PT PLN (Persero) membuat pernyataan mengenai tudingan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengenai adanya mafia listrik. Dijelaskan, kemungkinan ada salah persepsi atas pernyataan Rizal Ramli. 

Menurut Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun, pernyataan Rizal Ramli bahwa beli pulsa Rp100.000 tapi dapatnya hanya Rp70.000 tidak benar. Yang dimaksud Rizal, sebenarnya Rp70.000 itu dalam bentuk jumlah listrik yang didapatkan, yakni 70 kilo Watt hour (kWh).

Benny memaparkan jika konsumen rumah tangga yang daya listriknya 1.300 volt ampere (VA) membeli token (pulsa) listrik Rp100.000. Dikatakan Benny, ada sejumlah biaya yang diperhitungkan dalam pembelian token listrik tersebut yang menjadi tanggungan konsumen. 

Adapun biaya tersebut terdiri dari; 

  • Administrasi bank Rp 1.600 (Ini tergantung bank/koperasinya).
  • Biaya materai Rp 0 (karena jumlah pembelian token listrik hanya Rp 100.000)
  • Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp 2.306. Di sini masing-masing daerah berbeda-beda, Untuk DKI Jakarta PPJ-nya 2,4% dari tagihan listrik
  • Beli token listrik Rp 100.000 artinya akan kena potongan biaya administrasi dan PPJ (Rp 1.600 + Rp 2.306) = Rp 96.094
  • Sisa rupiah Rp 96.094 tersebut dibagi Rp 1.352/kWh (tarif listrik untuk golongan 1.300 VA) hasilnya 71,08 kWh.

“Besaran kWh inilah yang dimasukkan ke meteran listrik, yakni untuk Rp 100.000 dapat listriknya 71,08 kWh. Jadi bukan Rp 71.000,” jelas Benny.

Jadi, kemungkinan besar yang dimaksud Menko Rizal Ramli beli Rp 100.000 kok dapatnya Rp 70.000, kemungkinan besar adalah 71,08 kWh.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menuding ada mafia dalam transaksi listrik pulsa. Hal tersebut terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang membeli token pulsa namun terpotong banyak.

"Banyak yang mengadu (masyarakat) masih ada yang belajar jam 8, tapi tiba-tiba listriknya mati. Itu karena apa? Karena tersedot provider. Mereka beli pulsa 100.000 tapi yang tertera hanya 73.000," kata Rizal di kantornya, kemarin siang. (Rfd/Luh)

Baca Juga:

Faisal Basri Luruskan Pernyataan Rizal Ramli Soal Mafia Listrik

Pemotongan Pulsa Listrik Terlalu Besar, Menteri Angkat Suara

Rizal Ramli: Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW Tidak Realistis

 

#PLN #Rizal Ramli #Mafia Listrik
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Indonesia
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Dari dua pembangkit listrik milik mitra swasta atau independent power producer (IPP) yang sebelumnya mengalami gangguan, satu sudah berhasil dipulihkan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Indonesia
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan atas pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Gangguan listrik dinilai merugikan konsumen dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Komisi VII DPR RI meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian UMKM akibat pemadaman listrik berkepanjangan, termasuk dengan menyiapkan skema kompensasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Indonesia
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Dirut PLN Darmawan Prasodjo dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara usai pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Bagikan