Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan undangan klarifikasi dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan terkait acara Munajat 212 patut disesalkan.
"Bawaslu jelas-jelas mengabaikan hak imunitas DPR yang secara tegas diatur dalam Pasal 80 UU MD3 serta Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, karena orang tersebut hadir di acara Munajat 212 dalam kapasitas sebagai anggota DPR," kata Dasco dalam keterangannya, Kamis (7/3).
Sementara, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini dasar undangan klarifikasi dari Bawaslu DKI terhadap Fadli Zon dan Zulkifli Hasan adalah laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu.
"Bawaslu Provinsi DKI Jakarta seharusnya tidak bersikap arogan dengan mengirimkan undangan klarifikasi kedua setelah sebelumnya ada penjelasan detail soal hak imunitas anggota DPR tersebut kepada Bawaslu DKI," ujar Dasco.
Menurutnya, undangan klarifikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan ketidakpahaman mereka atas aturan perundang-undangan yang mendasar.
"Seharusnya hal seperti ini mereka pahami luar kepala agar tidak menimbulkan gesekan antar institusi," ungkapnya.
Dasco menegaskan, apabila sikap Bawaslu DKI masih berlanjut maka pihaknya menyarankan agar Fadli Zon dan Zulkifli Hasan melaporkan Bawaslu DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Ini bukan hanya semata persoalan Fadli Zon atau Zulkifli Hasan tetapi ini sudah tentang marwah, martabat dan kehormatan anggota DPR yang diatur oleh Undang undang," pungkasnya. (Pon)
