Basarah: Semua Pemuka Agama Harus Dilindungi dan Diberi Kebebasan Sampaikan Dakwah

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber secara cepat dan transparan. Penegak hukum juga diminta mengumumkan kepada publik secara berkala soal kasus tersebut.

Ahmad Basarah berharap kegiatan dakwah oleh agama apa pun harus terus dilakukan. Karena dakwah mereka pasti menganjurkan kebaikan buat bangsa dan negara.

Baca Juga:

Ditusuk Orang Tak Dikenal, Ulama Syekh Ali Jaber Harus Dirawat 10 Jahitan

"Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan dan jika ada agama yang mengajarkan keburukan, itu pasti bukan agama. Karena itu semua pemuka agama, agama apa pun, harus dilindungi dan diberi kebebasan menyampaikan dakwah mereka," ujar Basarah dalam keterangannya, Selasa (15/10).

Basarah mengajak masyarakat tidak terprovokasi terkait penyerangan Syekh Ali Jaber, seolah-olah adalah bentuk kriminalisasi kepada ulama.

Dia meminta masyarakat percayakan kepada penegak hukum dan mari awasi secara bersama-sama prosesnya agar terhindar dari politik adu domba pihak-pihak yang tidak ingin bangsa Indonesia kuat dan bersatu.

Basarah menilai, terlepas apa pun motifnya, penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber tidak dapat dimaknai hanya sebagai serangan kepada yang bersangkutan secara pribadi.

Namun menurut dia tindakan itu merupakan serangan terhadap konsensus final berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga:

DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi

"Hal ini diperkuat oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya. Untuk itu Pasal 29 ayat (2) konstitusi Republik Indonesia mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya," katanya.

Dalam konteks itu menurut dia, negara harus hadir dalam melindungi segenap bangsa Indonesia terutama dalam menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk menjalankan perintah agamanya. (Knu)