Pradia Eggi
MerahPutih.com - Barikade 98 mengkritisi majunya Prabowo Subianto sebagai calon Presiden di Pemilu 2024. Dalam Pilpres kali ini, Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu alasan sejumlah aktivis 98 ini karena menyoroti rekam jejak Prabowo yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani menilai bahwa Prabowo masih terkait dengan stigma dari tindakan terhadap aktivis pada masa reformasi.
“Peristiwa represif yang dialami aktivis beberapa beberapa tahun silam tak luput dari ingatan. Padahal saat itu mereka menuntut keadilan demorkasi oleh para pemuda dan mahasiswa,” kata Benny dalam salah satu diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (24/1).
Benny mengungkapkan, bahwa masa lalu Prabowo, yang membawa stigma negatif, dapat memicu masalah apabila ia kemudian menjabat sebagai kepala negara.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tuntaskan Persoalan Pelanggaran HAM
“Seharusnya orang yang memiliki citra masalah di masa lalu seharusnya tak dapat kesempatan untuk duduk di pucuk kekuasaan karena tak sesuai dengan cita-cita demokrasi,” ungkap Benny.
Benny pun mengaku pernah menyatakan kekecewaaanya kepada Prasiden Joko Widodo karena melantik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
“Saya mewakili kelompok 98 kecewa terhadap keputusan Presiden Jokowi. Ini saya sampaikan langsung,” jelas dia.
Pria yang juga Ketua BP2MI ini pun hanya berharap Jokowi mesti netral dan tak berpihak.
Baca Juga: Barikade 98 Minta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM
Termasuk mereformasi sistem pemilihan umum agar orang yang memiliki masalah di masa lalu tak diberikan ruang menjadi Capres/Cawapres.
“Kami konsisten dengan cita-cita reformasi bahwa Presiden kedepan harus bersih dari kasus pelanggaran HAM di masa lalu,” harap Benny yang juga poltikus Hanura ini.
Sekedar informasi, Prabowo memang selama ini kerap diserang isu HAM. Hal ini terkait dengan jabatannya sebagai petinggi TNI di era orba. Isu penculikan aktivis kerap diarahkan kepadanya.
Beberapa orang bahkan menyebutkan bahwa Prabowo juga dipecat dari dinas militer. Namun, belum ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Ketua Umum Gerindra dalam peristiwa tersebut. (Knu)
