Kasus Korupsi

Bantah Airlangga, Eni Saragih Pastikan Pertemuan Bahas PLTU Riau-1

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 26 September 2018
Bantah Airlangga, Eni Saragih Pastikan Pertemuan Bahas PLTU Riau-1

Tersangka kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tidak mempersoalkan bantahan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1 di kediamannya.

Menurut Eni pertemuan yang turut dihadiri Sekjen Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo itu memang benar terjadi.

"Kalau membantah tidak apa-apa, tapi pertemuan itu terjadi dan ada," kata Eni, usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/9).

Eni tidak membantah pertemuan tersebut membahas proyek PLTU Riau. Menurutnya, kronologis dan isi pertemuan itu sudah disampaikan kepada penyidik KPK.

"(Pembahasan PLTU Riau) semua sudah saya jelaskan ke penyidik. Intinya pertemuan itu ada, dalam pertemuan itu apa saja semua sudah saya jelaskan kepada penyidik," jelas dia.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, Airlangga membenarkan adanya pertemuan di kediamannya beberapa hari setelah Idrus Marham dilantik menjadi Menteri Sosial RI pada 17 Januari 2018. Airlangga mengakui dalam pertemuan itu, Idrus Marham turut ditemani Johannes Kotjo.

"Beliau datang bersilaturahmi ke rumah saya, namun tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, Idrus Marham ternyata ditemani oleh Johannes Kotjo dan Eni Saragih," kata Airlangga, saat jumpa pers, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (26/9).

Meski demikian, Airlangga membantah, pertemuan dengan ketiga tersangka kasus suap PLTU Riau itu dalam rangka memuluskan proyek senilai USD900 juta tersebut. Menurutnya, pertemuan itu sama sekali tidak membahas mengenai bisnis, proyek, dan lainnya.

"Pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai dan fungsionaris partai lainnya (Melchias Mekeng, Idrus Marham, dan Eni Saragih). Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," katanya.

Kuasa hukum Eni, Fadli Nasution sebelumnya mengungkapkan bahwa Airlangga ikut pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1, bersama kliennya, Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng, Idrus Marham, serta Kotjo.

Menurut Fadli, pertemuan itu digelar di rumah pribadi Airlangga. Isi pertemuan para elit Golkar dengan Kotjo, pengusaha yang akan menggarap proyek PLTU Riau-1 itu sudah disampaikan Eni kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus Marham
Idrus Marham saat datangi Kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan (MP/Ponco Sulaksono)

"Setelah Pak AH menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi pak AH (Airlangga Hartarto). Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo," kata Fadli saat dikonfirmasi, Rabu (26/9).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eni, Kotjo, dan Idrus sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Total uang yang diterima Eni secara bertahap dari Kotjo sebesar Rp6,25 miliar.

Namun, Fadli menolak mengungkap lebih dalam soal pembicaraan elit Golkar yang dipimpin Airlangga itu dengan Kotjo. Namun, kata Fadli pertemuan itu membahas tindak lanjut kepentingan Kotjo dalam proyek senilai US$900 juta itu.

"Pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ (pertemuan Airlangga) karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi ketum Golkar," jelas dia.

Eni sebelumnya mengaku hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Dia mengatakan mendapat perintah dari mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov). Eni menyebut dikenalkan oleh Setnov kepada Kotjo.

Bahkan, kata Eni sebagian uang dari Rp2 miliar yang diterima dari Kotjo digunakan untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada pertengahan Desember 2017. Eni sendiri telah mengembalikan uang Rp500 juta, sementara pengurus Golkar mengembalikan Rp700 juta ke KPK.

Lembaga antirasuah itu pun terbuka lebar memeriksa Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam kasus ini. Pemanggilan Airlangga tergantung pada kepentingan penyidik KPK dalam kasus yang baru menjerat tiga orang sebagai tersangka.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Yenny Wahid Dukung Jokowi-Ma'ruf, KIAM: Selamat Kepada Beliau, Atas Ijtihad Politiknya

#Korupsi PLTU Riau #Idrus Marham #Airlangga Hartarto #Munaslub Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 22 menit lalu
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Bagikan