Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyebut Jakarta tak akan menjadi kota global apabila masih bermasalah dengan banjir dan kemacetan. Penilaian itu disampaikannya saat rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang DKJ di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).
Komentar itu muncul saat Darmadi mempertanyakan kekhususan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota Indonesia. Ia kemudian meminta pemerintah membuat kebijakan yang menjadikan Jakarta sebagai kota global. "Saya dari PDIP tidak melihat ada kekhususan yang khusus, terobosannya enggak terlalu bernilai, Pak Ketua. Jadi kami mau ada langkah-langkah sehingga kita bisa menciptakan Jakarta menjadi kota global," ujar Darmadi.
Baca juga:
Menurutnya, perlu ada detail dalam RUU untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Selain itu, disinggung juga soal anggaran khusus kelurahan yang mesti disebut nilainya. "Wajib minimal berapa persen gitu, ini saya minta karena kan APBD, kalau wajib kemudian hanya 1 persen, ya percuma juga, Pak. Jadi di awang-awang," ucapnya.
Tak hanya itu, Darmadi juga menyebut Jakarta mesti menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan untuk menjadi kota global. Permasalahan itu dianggap menghambat perkembangan Jakarta untuk berkembang.
"Hal lain juga gitu, kadang Jakarta enggak bisa lepas dari persoalan kemacetan. Tahunan itu enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang enggak ada kewenangan khusus yang diberikan sehingga bisa keluar dari sana. Itu menjadi tekanan oligarki-oligarki yang ada untuk memainkan peran di situ. Karena memang enggak kekhususan yang diberikan," jelas Darmadi.
"Kalau enggak bisa mengatasi keluar dari banjir dan kemacetan, mana bisa menjadi kota global yang bagus," sambungnya.
Oleh karena itu, Darmadi mengajak agar proses pembahasan RUU DKJ bisa didalami lagi sehingga aturan itu bisa lebih matang. "Supaya tidak memalukan kita sebut global city. Tapi ternyata memalukan terutama bagi masyarakat dunia juga. Tolong lebih didalami lagi," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
DPRD DKI Desak DPR Tindaklanjuti RUU DKJ Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
