Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dana hibah senilai JP¥70,02 miliar (setara Rp 9 triliun) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membangun proyek MRT Fase 2 tahap 1 Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan.
Adapun pinjaman yang dimaksud adalah pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bekerjasama dengan PT MRT Jakarta. Komposisi dari peruntukan hibah tersebut adalah JP¥59,1 miliar (sekitar Rp 7,5 triliun) untuk pekerjaan sipil, JP¥6,31 miliar (Rp 800 miliar) untuk jasa konsultasi, JP¥4,6 miliar (sekitar Rp 583 miliar) bagi dana tak terduga.
Sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Pemprov DKI Jakarta wajib untuk menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kereta cepat MRT merupakan proyek strategis nasional dimana pemerintah pusat dan Pemprov DKI bersama-sama menanggung beban pinjaman dengan proporsi 51 persen ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sedangkan pemerintah pusat menanggung 49 persen yang dihibahkan ke Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Ubaidi Socheh Hamidi menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (13/2) kemarin dalam rangka serah terima hibah itu.
“Kami di pemerintah pusat mendukung secara menyeluruh, karena ini proyek strategis nasional yang akan memberikan dampak bukan hanya warga Jakarta melainkan juga seluruh rakyat Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti di Jakarta (14/2).
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Meskipun dana hibah sudah diturunkan oleh pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta, hingga saat ini letak dari depo MRT fase 2 masih belum ditentukan.
Rencana groundbreaking MRT fase 2 juga masih terkendala oleh izin pembangunan receiving sub station (RSS) dan stasiun di Kawasan Monas yang hingga saat ini masih belum dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg).
"dan dari kabar terkahir Setneg masih mengumpulkan dari kemneterian yang relevan untuk menjawab. karena menurut penjelasan dari Setneg yang kita terima. mereka membutuhkan jawaban berbagai kementerian untuk bisa menjawab," kata Anies. (Asp)
