Bamsoet Sarankan Pansus Hak Angket Sita Rekaman Miryam dari KPK

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 Agustus 2017
Bamsoet Sarankan Pansus Hak Angket Sita Rekaman Miryam dari KPK

Bamsoet saat bersama Komisi III DPR menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Konflik panas antara KPK versus DPR dalam hal ini Pansus Hak Angket terus memanas.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyarankan agar Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK untuk menggunakan hak sitanya terkait rekaman video pemeriksaan tersangka pemberi keterangan palsu kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani.

"Saya meminta saudara pimpinan Pansus untuk segera menggunakan hak dan kewenangannya meminta hak sita kepada pengadilan meminta rekaman tersebut secara utuh," kata Bamsoet di sela-sela rapat Pansus Angket di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (21/8).

Bambang Soesatyo menilai Pansus Angket harus menyurati pengadilan untuk meminta rekaman tersebut dan setelah itu, Pansus meminta Polri untuk memeriksa keaslian rekaman pemeriksaan Miryam di di Laboratorium forensik.

Menurut dia upaya meminta rekaman harus dilakukan Pansus karena Komisi III tidak memiliki kewenangan dan KPK bisa menolak untuk memberikan rekaman pemeriksaan tersebut di forum rapat Komisi III DPR.

"Kalau yang meminta Komisi III DPR, KPK bisa menolak namun kalau memakai kewenangan Pansus itu ada hak penyitaan sesuai peraturan perundangan-undangan. Jadi tidak bisa mengelak itu keputusan oleh ketua pengadilan," ujarnya.

Bamsoet juga mempertanyakan alasan KPK baru memutar rekaman pemeriksaan yang menyebut adanya pertemuan antara tujuh penyidik KPK dan anggota Komisi III di pengadilan padahal kejadiannya terjadi pada 1 Desember 2016.

Bambang menuturkan pihaknya telah mendengar klarifikasi dari Direktur Penyidikan KPK bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Komisi III DPR, seperti dinyatakan.

"Kami juga sudah mendengar bahwa direktur penyidikan Brigjen Aris itu sudah melakukan klarifikasi, dan mendengar sudah melaporkan ke kepolisian terhadap tudingan tersebut," ujarnya.

Dia juga mendorong agar jika ada anggota Komisi III yang kedapatan melakukan pertemuan dengan penyidik KPK untuk diproses dan dimintai keterangan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sejauh ini klarifikasi mengenai dugaan adanya komunikasi direktur penyidikan dengan Komisi III DPR tidak benar bahkan direktur tersebut mengaku tidak mengenal dengan anggota DPR.(*)

#Bambang Soesatyo #Pansus KPK #Komisi III DPR #KPK #Korupsi E-KTP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Bamsoet Ingatkan Mekanisme Pengganti Gibran, Presiden Harus Usulkan Dua Nama
Konstitusi telah memberi jalan yang jelas.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Bamsoet Ingatkan Mekanisme Pengganti Gibran, Presiden Harus Usulkan Dua Nama
Indonesia
Bamsoet Dorong Wapres Pengganti Gibran Jadi Mitra Strategis Prabowo
Sosok Wapres mendatang harus memiliki kapasitas, pengalaman, serta kemampuan membangun sinergi dengan berbagai elemen pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Bamsoet Dorong Wapres Pengganti Gibran Jadi Mitra Strategis Prabowo
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Bagikan