Bakar Bendera Berlafal Tauhid, GP Ansor: Minta Maaf Itu Soal Mudah

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 24 Oktober 2018
Bakar Bendera Berlafal Tauhid, GP Ansor: Minta Maaf Itu Soal Mudah

Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) menggelar jumpa pers terkait insiden pembakaran bendera berlafal Tauhid. MP/Fadhli

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) Yaqut Cholil Quomas menegaskan tidak akan meminta maaf kepada pendukung HTI selaku ormas yang sudah dibubarkan pemerintah dan dinyatakan terlarang.

Namun demikian, Yaqut mengatakan bersedia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim atas kekisruhan yang terjadi di Garut, Jawa Barat pada saat perayaan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2018 lalu.

Permintaan maaf Yaqut itu mewakili Barisan Ansor Serbaguna (Banser) atas ketidaknyamanan masyarakat atas insiden pembakaran yang menimbulkan kontra reaksi dari publik.

bakar
Anggota Banser membakar bendera berkalimat Tauhid di Garut. Foto: net

"Minta maaf itu soal mudah, tidak ada yang sulit untuk minta maaf. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan kita disuruh minta maaf ini dialamatkan kepada siapa? Kalau meminta maaf kepada masyarakat karena anggota kita telah membuat kekisruhan di tengah masyarakat, tentu kami meminta maaf kepada masyarakat. Tapi kalau minta maaf atas pembakaran bendera HTI? Tentu tidak. Bagi kita prinsip kebangsaan kami jelas, bahwa NKRI sudah final," kata Yaqut Cholil Quomas di kantor PP GP Ansor, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut meyakini aksi yang dilakukan sejumlah kader Banser di Garut pada saat perayaan hari santri nasional beberapa waktu lalu itu adalah bentuk komitmen organisasinya untuk memberantas organisasi yang ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah Islamiyyah.

banser
Barisan Banser (ANT)

"Jadi kalau ada HTI yang berusaha mengubah NKRI ini menjadi khilafah, tentu kita akan menolaknya, termasuk simbol-simbol mereka. Karena kami meyakini bahwa bendera yang dibakar oleh teman-teman Banser itu adalah bendera HTI, tentu kita tidak akan minta maaf kepada HTI," ujarnya.

Sebelumnya, viral video pembakaran bendera yang diklaim Banser sebagai bendera HTI pada saat perayaan hari santri nasional di Garut, Jawa Barat. Insiden pembakaran itu, sontak menuai reaksi keras karena bendera tersebut bertulis lafaz tauhid yang identik dengan bendera HTI. (fdi)

#HTI #Banser #GP Ansor #UMP DKI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Berita
Daftar Terbaru UMP 2026: Jakarta Teratas, Jawa Masih Terendah
Sebanyak 36 provinsi telah menetapkan UMP 2026. Jakarta masih menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi. Simak daftar lengkap UMP 2026 terbaru
ImanK - Kamis, 25 Desember 2025
Daftar Terbaru UMP 2026: Jakarta Teratas, Jawa Masih Terendah
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
UMP Jakarta 2026 kini naik sebesar 6,17 persen, yakni menjadi Rp 5.729.876. Hal itu disepakati Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Indonesia
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Massa buruh datang menuntut Gubernur Pramono Anung menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 5.396.761 2025 menjadi Rp 6 juta pada 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Anies Baswedan Doakan Prabowo di Usia ke-74: Semoga Diberi Petunjuk dan Ketetapan Hati dalam Memimpin Bangsa
Anies Baswedan Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-74 untuk Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Anies Baswedan Doakan Prabowo di Usia ke-74: Semoga Diberi Petunjuk dan Ketetapan Hati dalam Memimpin Bangsa
Indonesia
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Menaker juga memastikan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum, pemerintah akan merujuk pada Keputusan MK Nomor 168
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Bagikan