Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memyiapkan enam strategi pemulihan investasi pada 2021 guna mengejar target realisasi investasi tahun depan yang dipatok Rp858,5 triliun.
Strategi pertama yakni mengeksekusi investasi mangkrak dan investasi berskala besar di industri. Hal itu dilakukan dengan mendatangi para investor dan memastikan mereka dibantu hingga merealisasikan modalnya.
"Kita harus datang, tanya apa masalah mereka. Jangan menunggu mereka yang datang ke kita. Negara butuh lapangan pekerjaan, maka kita siapkan. Dan untuk menciptakan lapangan kerja, cuma satu caranya, yaitu investasi," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Selasa, 23 Juni 2020.
Strategi kedua yakni segera menyusun peta potensi investasi daerah. BKPM sendiri telah melayangkan surat kepada Kementerian PPN/Bappenas mengenai usulan tersebut.
Baca Juga:
Soroti Kebrutalan John Kei, Bamsoet Tantang Polri Tindak Oknum Beking Preman
"Bappenas setuju kita buat peta potensi investasi daerah yang kita sinergikan dengan kementerian/lembaga yang ada sehingga jadi satu data. Itulah yang jadi senjata bagi dubes dan perwakilan BKPM untuk menarik investor, untuk kita promosi," katanya.
Strategi ketiga, yakni memfasilitasi investasi relokasi asing. Ia berharap kejadian pada 2017-2018 lalu di mana investasi dari China lebih memilih merelokasi industrinya ke Vietnam tidak akan terjadi lagi.
"BKPM sudah melakukan (upaya). Insya Allah kejadian 2017-2018 tidak akan terjadi sekarang ini. Biar datanya disampaikan Pak Presiden. Insya Allah ada kabar gembira," imbuhnya.
Strategi keempat, lanjut mantan Ketua Umum Hipmi itu, adalah melakukan debottlenecking dan aftercare investasi melalui pendampingan investor. Pihaknya, telah membentuk satgas yang melakukan marketing intelligent terhadap industri yang akan hengkang dari China serta meriset fasilitas yang diberikan negara pesaing investasi. Hal itu perlu dilakukan guna menarik investor masuk ke Tanah Air.
Strategi kelima, yakni melakukan perluasan daftar positif investasi. Namun perluasan daftar positif investasi ini dikecualikan untuk sektor UMKM yang harus punya tempat khusus di dalam negeri.
Sedangkan strategi terakhir yakni melakukan deregulasi dan integrasi perizinan. Bahlil Lahadalia mengatakan hal itu perlu dilakukan dengan menyeragamkan semua aplikasi perizinan dan mengintegrasikannya dengan yang ada di pusat dan di daerah.
"Dulu kita cuma perintahkan saja ke daerah untuk membuat tapi aplikasinya tidak kita siapkan. Ada aplikasi Si Cantik, Si Jelek, Si Norak, banyak sekali. Tapi tidak seragam. Kita ingin ke depan pemerintah pusat menyeragamkan semua. Dikasih hardware dan software-nya. Dilatih," ungkapnya.
Baca Juga:
Masyarakat Masih Takut, Pengunjung Mal di Jakarta Hanya 30 Persen
