Merahputih.com - Sejumlah akademisi dari berbagai universitas, seperti alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi saat masa pemilihan umum (pemilu) dalam petisi itu.

Baca Juga:

Klaim Pemerintah Gelontorkan Bantuan Sosial di Awal Tahun 2024

Menurut Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia ada skenario dibalik kritikan tersebut

“Skenario ini, kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Ini ‘penciuman’ saya sebagai mantan Ketua BEM ngerti betul barang ini. Kecuali kita (saya) dulu kutu buku, kita (kan) besar di jalan,” kata Bahlil dikutip Antara, Senin (5/2).

Pernyataan Bahlil itu menanggapi pertanyaan wartawan soal maraknya petisi dari sejumlah civitas academika yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Timnas AMIN Ajak Warga Muhammadiyah Kampanyekan Gagasan Perubahan

Dia tidak menjelaskan skenario apa yang dimaksud. Namun ia menekankan setiap persepsi atau komentar harus sesuai fakta dan bukti, serta memiliki landasan hukum.

Pemerintah, kata dia, menghargai pendapat setiap orang, termasuk para sivitas akademika.

“Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa kampus itu harus dijaga marwahnya. Coba lihat beberapa foto, katanya independen kok ada yang angkat jari nomor tertentu. Kok ada ketua partai di situ, yang benar saja,” kata dia.

Baca Juga:

Hajatan Rakyat Konser Salam Metal di GBK, TPN: Momen Krusial Membangkitkan Semangat

Menurut Bahlil, Presiden Joko Widodo tetap santai dalam menyikapi kritikan dan petisi sejumlah sivitas kampus.

“Saya mantan aktivis 98, yang turun demo ya kita-kita (saya dan teman-teman) ini, gerakan ini (civitas academica) saya kira gerakan yang ya gitu deh, kayak apa ya. Kita harus bilang rakyat dan mahasiswa bukan pihak yang bisa diatur-atur,” ujarnya.