Atikoh Terima Banyak Keluhan Soal Warga Kurang Mampu Tidak Dapat Bansos

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Kamis, 11 Januari 2024
Atikoh Terima Banyak Keluhan Soal Warga Kurang Mampu Tidak Dapat Bansos

Siti Atikoh Supriyanti. (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti terus menyosialisasikan program sang suami bersama cawapres Mahfud MD saat menyapa ratusan warga di Kota Metro, Lampung, Rabu (10/1).

Atikoh saat menyapa warga menyinggung soal dirinya bersama Ganjar sering menerima keluhan ketidakmerataan pembagian bantuan sosial (bansos) ke rakyat.

Dia bahkan menyebut bansos yang disalurkan malah salah sasaran. Sebab, orang tidak mampu justru tak menerima bantuan dari pemerintah.

"Misalnya, banyak keluhan yang langsung datang ke saya maupun ke Mas Ganjar atau lewat DM lewat WhatsApp, Bu, saya itu tidak mampu, tetapi, kok, tidak mendapatkan bansos," kata Atikoh dalam sambutannya kepada warga Lampung.

Dia dan Ganjar bahkan sering mendengar keluhan soal anak yang tidak mampu ingin sekolah, tetapi tidak terdaftar dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Atikoh mengatakan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sudah punya solusi menyelesaikan ketidakmerataan dan kasus salah sasaran pembagian bansos di tingkat rakyat, yakni KTP Sakti.

"Jadi, menjawab itu, Ganjar-Mahfud nanti akan memiliki KTP Sakti. Ini KTP kita sudah punya, kemudian ibu-ibu yang menerima manfaat juga memiliki KIP dan KIS yang sendiri-sendiri semua, kan? Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi nanti akan diintegrasikan dalam KTP Sakti," kata dia.

Baca Juga:

Atikoh Serukan Tolak Kekerasan terhadap Perempuan

"Jadi, KTP sakti itu satu KTP, satu identitas, tetapi untuk seluruhnya. Datanya juga terupdate, jadi yang mendapatkan manfaat itu masyarakat yang benar benar membutuhkan," ujar Atikoh.

Selanjutnya, dia dalam pidato menyosialisasikan program Ganjar-Mahfud lain soal Satu Desa Satu Fasilitas Kesehatan Satu Nakes. Menurutnya, program ini penting diwujudkan agar warga desa tidak perlu pergi ke kota untuk mengakses fasilitas kesehatan berkualitas.

"Daerah-daerah yang ternyata di desanya belum ada fasilitas kesehatan, sehingga kalau ada penduduknya sakit harus ke kota. Ketika terutama ketika ada ibu mau melahirkan. Sudah tempatnya jauh, tidak punya alat transportasi, ini tentu membuat risiko dari melahirkan itu ada risiko nyawa baik nyawa si ibu maupun nyawa si anak. Ini adalah salah satu upaya yang diberikan oleh program dari Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Atikoh kemudian dalam pidatonya menyosialisasikan program Ganjar-Mahfud untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pendidikan.

Dia menyebut paslon yang didukung PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo itu ingin anak dari kalangan miskin bisa mudah mengakses pendidikan tinggi dengan harapan bisa membantu perekonomian keluarga.

"Ganjar-Mahfud sangat konsentrasi di sisi pendidikan. Ini banyak juga terkait dengan pengalaman pribadi, pengalaman pribadi Mas Ganjar, pengalaman pribadi saya bagaimana kita harus berjuang luar biasa agar tetap bisa memiliki pendidikan tinggi, sementara orang tua kita bukan orang tua yang berlebih, bukan orang tua yang mampu," kata Atikoh. (pon)

Baca Juga:

Setelah Berkegiatan di Lampung, Atikoh Ganjar Pilih Menginap di Ponpes Miftahul Huda

#Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Bagikan