Atasi Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Pramono Minta Exit Tol JORR Ditutup Sore Hari


Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Foto: MerahPutih.com/Asropih
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta terus memutar otak agar Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, tak mengalami kemacetan parah.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, akan mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk membantu menangani kemacetan parah di lokawi tersebut.
Diungkapkan juga bahwa salah satu penyebabnya dikarenakan ada proyek strategis nasional (PSN).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, surat itu akan ditujukan kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).
Baca juga:
Jalan TB Simatupang Dikepung Macet, Pramono: Ada PSN Pemerintah Pusat
Pramono Anung akan Kirim Surat ke BPTJ
Permintaan itu dilakukan agar BPJT berkenan untuk menutup gerbang keluar Tol JORR yang berada di Jalan TB Simatupang pada sore hari untuk sementara waktu.
"Pak Gubernur akan bersurat ke BPJT untuk melakukan pengaturan di sana. Kami upayakan untuk dilakukan penutupan hanya pada peak sore, sore hari saja. Ini baru usulan, ya," kata Syafrin di Jakarta, Kamis (21/8).
Berdasarkan analisis Dishub DKI, terdapat bottleneck atau penyempitan ruas jalan akibat adanya off-ramp Tol JORR di kilometer 21 Jalan TB Simatupang. Kondisi tersebut juga memperparah volume kemacetan.
Kendaraan yang keluar dari Tol JORR di titik itu, menurut Syafrin, biasanya akan langsung menyeberang menuju Jalan Fatmawati arah selatan.
Baca juga:
Titik Macet Terparah di Jakarta Selatan Terungkap, Salah Satunya di Jalan TB Simatupang
Sementara, mayoritas laju kendaraan di Jalan TB Simatupang dari arah timur menuju Jalan R.A. Kartini atau Jalan Fatmawati ke arah utara.
"Ini yang kemudian menyebabkan crossing dan terhambat. Begitu disana terhambat, sementara lajur lalu lintasnya disamping exit toll ini tinggal dua lajur. Begitu ke arah timur di sana akan ketemu dengan pekerjaannya PAL. Sehingga, antreannya semakin panjang," ucap Syafrin.
Sejumlah Proyek Jadi Penyebab Jalan TB Simatupang Macet Parah
Syafrin menambahkan, saat ini terdapat sejumlah proyek yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan hingga menggunakan sebagian badan jalan di ruas Jalan TB Simatupang dan sekitarnya.
Di antaranya mulai dari peningkatan kapasitas pipanisasi air minum Perumda PAM Jaya, pekerjaan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) atau pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dikerjakan Perumda Paljaya, pekerjaan galian sistem jaringan utilitas terpadu (SJUT) oleh Dinas Bina Marga.
Hal inilah yang menyebabkan kemacetan panjang terjadi.
"Memang di beberapa titik dilaksanakannya proyek, itu mengkooptasi ruang lalu lintas, sehingga di sana tinggal satu lajur. Kepadatannya tentu sangat parah," urai Syafrin.
Baca juga:
Bikin Macet Makin Parah, Pramono Soroti 'Pak Ogah' di Jalan TB Simatupang
Dishub DKI pun melakukan penanganan, salah satunya mengalihkan sebagian area trotoar menjadi badan jalan sementara waktu agar lalu lintas lebih terurai.
"Kami akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di DBS Sumatupang, di area Cibis Park. Sehingga, lebar lajur lalu lintas, paling tidak kita bisa kembalikan dua lajur," pungkasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel pada Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta, Gubernur Pramono: Visanya Enggak Usah Dikeluarkan

Perbaikan Pipa Limbah di TB Simatupang Sudah Selesai, Tidak Ada Macet Parah Lagi

Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi

Pramono Anung Minta Restu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Akses Rp 200 Triliun

Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun

APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan

Jakarta tidak Protes, Menkeu Purbaya Candai Pramono Potongan Bisa Lebih Besar Lagi dari Rp 20 T

Pramono Minta 'Restu' ke Purbaya Gunakan Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI

Menkeu Purbaya Temui Pramono, Bahas Proposal Pembangunan Gedung Tertinggi di SCBD

Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
