Atasi Kelangkaan Tahu Tempe, Pemprov DKI Ganti Kedelai Impor dengan Lokal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 05 Januari 2021
Atasi Kelangkaan Tahu Tempe, Pemprov DKI Ganti Kedelai Impor dengan Lokal

Kedelai impor. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI langsung mengambil langkah terkait kelangkaan tahu dan tempe di pasar-pasar Jakarta akibat tingginya harga kedelai impor.

Pelaksana Tugas ( Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan tahu tempe, Pemerintah Provinsi mengganti sementara kedelai impor dengan kedelai lokal.

Meskipun, kata Suharini, pemerintah hanya memenuhi 30 persen kebutuhan kedelai lokal sebagai bahan baku tahu tempe.

Baca Juga:

Pemerintah Janji Gandakan Produksi Kedelai Dalam 2 Kali Masa Tanam

"Pemerintah akan menonjolkan kedelai lokal yang saat ini baru mencukupi 30 persen kebutuhan kedelai dalam antisipasi kebutuhan kedelai impor," jelas Suharini di Jakarta, Selasa (5/1).

Suharini menuturkan, kelangkaan tahu tempe dikarenakan mahalnya harga kedelai impor yang membuat sebagian pengrajin lauk itu memutuskan untuk mogok produksi.

"Harga bahan baku tahu tempe yaitu kedelai impor dari Rp7.000 menjadi Rp9.200-Rp9.500 telah berdampak terhadap produksi tahu tempe saat ini," ujar dia.

Perajin tahu di Kabupaten Lebak, Banten meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat membantu subsidi harga kedelai di pasaran. (Foto: Antara)
Pengrajin tahu. (Foto: Antara)

Lebih lanjut Suharini menyampaikan, naiknya harga kedelai akibat Tiongkok meningkatkan kuota impor kedelai sebesar 60 persen.

"Penghentian produksi tersebut untuk memberikan pemahaman pada publik bahwa terjadi kenaikan harga bahan baku kedelai," ungkapnya.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai

Suharini mengatakan, kelangkaan tahu tempe di pasaran tak terjadi dalam waktu lama. Tanggal 1 hingga 3 Januari, tahu dan tempe mengalami kelangkaan. Tapi Senin kemarin, sudah mulai beredar lagi dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya.

"Pada tanggal 4 Januari 2021 DKPKP juga melakukan pemantauan tahu tempe di pasar tradisional, dan tahu tempe sudah ada di pasar dengan penyesuaian harga. Kenaikan harga tahu tempe sekitar Rp2.000," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Kedelai Mahal, Tahu dan Tempe Alami Inflasi

#Kedelai Impor #Harga Kedelai #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Bagikan