Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan penyisihan gaji atau tunjangan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar menganut azas adil dan proporsional. Penyisihan gaji dan tunjangan juga berlaku untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menjelaskan, penyisihan gaji atau tunjangan tersebut berlaku hingga empat bulan mendatang. Besarannya akan berbeda-beda per ASN menyesuaikan dengan jabatan dan golongan. Namun, ia memastikan persentasenya akan adil dan proporsional.
Baca Juga:
Rencana Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil Berpotensi Picu Suasana Chaos
"Persentasenya adil dan proporsional, jadi tidak sama jumlahnya. Ini selama empat bulan ke depan," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Pakuan Bandung, Senin (30/3/20).
Menurut Kang Emil, penyisihan gaji atau tunjangan ASN untuk membantu penanganan COVID-19 ini sebagai bentuk aksi bela negara yang akan dilakukan di Pemda Provinsi Jabar.
"Inilah bela negara dari para ASN kita," ucapnya.
Walaupun diberlakukan hanya untuk ASN Pemda Provinsi Jabar, namun Kang Emil juga mengimbau seluruh ASN di 27 pemerintah daerah di Jabar untuk melakukan hal serupa.
"Ini untuk ASN Pemprov Jabar saja tapi saya imbau ASN di 27 kota/kabupaten juga mengikutinya," harapnya.
Penanganan COVID-19 adalah gerakan bersama, oleh karena itu Kang Emil meminta semua pihak untuk membangun kerelawanan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.
"Juga kami mengimbau semua pihak yang punya tenaga sesuai arahan Presiden agar kita membangun kerelawanan," kata Kang Emil.
Baca Juga:
Hadapi Karantina Wilayah Pandemi COVID-19, Solo Siapkan Anggaran Rp49 Miliar
Untuk itu, selain penyisihan gaji atau tunjangan, ASN Pemprov Jabar juga diwajibkan untuk menjadi relawan bagi penanganan wabah COVID-19.
"Sudah saya wajibkan semua ASN Pemprov Jabar menjadi relawan bagi penanggulangan COVID-19," ujarnya.
Selain ASN, Kang Emil juga mengajak karang taruna, pramuka dan pemuda lainnya untuk juga menjadi relawan dengan mendaftar di aplikasi Pikobar. Para relawan tersebut akan melakukan kampanye physical distancing hingga memverifikasi warga miskin baru yang akan mendapatkan bantuan dampak ekonomi COVID-19.
"Mereka akan melakukan tiga urusan yaitu kampanye physical distancing boleh melalui spanduk, melakukan verifikasi kepada warga yang akan mendapatkan bantuan Rp500 ribu, lalu menjadi relawan kesehatan," jelasnya. (Mauritz)
Baca Juga:
Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan
