P Suryo R
AMERIKA Serikat (AS) secara resmi menghapus Xiaomi dari black list perdagangannya. Pengadilan Distrik AS, untuk Distrik Columbia, mengeluarkan perintah untuk menghilangkannya dari Departemen Pertahanan AS yang menyatakan Xiaomi adalah "perusahaan militer Komunis China" (Communist Chinese Military Company/
CCMC).
Dilansir dari The Verge, Rabu (26/5), pernyataan tersebut telah menyebabkan warga AS dilarang untuk berinvestasi di perusahaan raksasa teknologi asal Tiongkok itu.
Baca Juga:
"Perusahaan (Xiaomi) berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari pengguna global, mitra, karyawan, dan pemegang saham," kata juru bicara Xiaomi dalam sebuah pernyataan yang dimuat The Verge.
“Xiaomi menegaskan kembali bahwa kami adalah perusahaan yang terbuka, transparan, diperdagangkan secara publik, dioperasikan dan dikelola secara independen. Perusahaan akan terus menyediakan produk dan layanan elektronik konsumen yang andal kepada pengguna, dan tanpa henti membuat produk luar biasa dengan harga yang jujur agar semua orang di dunia menikmati kehidupan yang lebih baik melalui teknologi inovatif,” lanjutnya
Sebelumnya AS telah mengeluarkan penetapan penunjukan nama-nama CCMC pada 14 Januari, atau pada minggu terakhir pemerintahan Trump. Xiaomi juga menggugat pemerintah AS pada bulan berikutnya.
Baca Juga:
Smartwatch Bisa Selamatkan Nyawa tapi Juga Picu Kekhawatiran
Pada bulan Maret memenangkan putusan awal pengadilan yang menghapus penunjukan perusahaannya terhadap CCMC, dengan hakim menggambarkan daftar hitam sebagai tindakan sewenang-wenang dan “plin-plan". Awal bulan ini Xiaomi dan Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa mereka akan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah di antara mereka.
Ketika Xiaomi telah berhasil keluar dari masalah dengan pemerintah AS, pemerintahan presiden Biden ini belum memberikan indikasi bahwa sanksi Trump yang diberikan kepada Huawei akan dicabut
Divisi konsumen dari perusahaan Huawei telah dilumpuhkan karena ketidakmampuannya berbisnis dengan perusahaan yang berbasis di AS. Perangkat dari perusahaan itu juga dituduh oleh beberapa politisi AS sebagai ancaman keamanan nasional AS.
Baru-baru ini, Pendiri sekaligus CEO Huawei Ren Zhengfei dikabarkan telah mengirim catatan internal kepada para staf yang mengatakan bahwa Huawei harus beralih ke perangkat lunak sebagai cara untuk mengatasi sanksi dari AS. (kna)
Baca Juga:
