AS dan Kanada Siapkan Sanksi Baru ke Rusia Akibat Referendum di Wilayah Ukraina

MerahPutih.com - Pemerintah Rusia telah mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memilih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina.

Kanada menegaskan tidak mengakui hasil referendum di empat wilayah Ukraina dan berniat menjatuhkan sanksi baru. Referendum di wilayah Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Donetsk yang dikuasai Rusia tidak memiliki legitimasi.

Baca Juga:

PBB Sebut Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal

"Kanada tidak dan tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu ini atau upaya pencaplokan ilegal Rusia atas wilayah Ukraina," kata Perdana Menteri Justin Trudeau Trudeau, yang menegaskan kembali dukungan Kanada untuk Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pada DK PBB bahwa referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional. Dia menyerukan agar Rusia diisolasi sepenuhnya.

"Ini adalah upaya yang sangat mengolok-olok untuk memaksa penduduk laki-laki di wilayah pendudukan Ukraina untuk memobilisasi ke dalam tentara Rusia untuk berperang melawan tanah air mereka," kata Zelenskyy.

Dia mengatakan, jika Rusia mencaplok wilayah Ukraina yang diduduki dalam referendum palsu, itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Zelenskyy menuduh Rusia melancarkan "kebijakan genosida" dan membawa dunia selangkah dari bencana nuklir dan menuntut Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional.

Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menegaskan, referendum yang didukung Moskow di wilayah-wilayah pendudukan Ukraina, diadakan secara transparan, dengan menghormati norma-norma internasional.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington akan mengajukan rancangan resolusi di DK yang mengutuk apa yang disebutnya referendum palsu di wilayah Ukraina yang memisahkan diri.

Thomas-Greenfield mengatakan jika Rusia memveto rancangan resolusi tersebut, Washington akan meminta Majelis Umum untuk membahas veto tersebut.

Ia mendesak negara-negara untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan menuntut agar Rusia menarik pasukannya.

"Tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan polesan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu negara atas wilayah negara lain, seraya mengklaim mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (27/9).

Baca Juga:

Toyota Hentikan Kegiatan Produksi di Rusia