Arzetti Bilbina Diduga Selingkuh, MKD Bakal Gelar Rapat

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 27 Oktober 2015
Arzetti Bilbina Diduga Selingkuh, MKD Bakal Gelar Rapat

Arzetti Bilbina, Politikus PKB (Foto/Facebook)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengaku akan segera menggelar rapat terkait dengan kasus dugaan perselingkuhan antara legislator  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzetti Bilbina dengan Komandan Kodim (Dandim) Sidoarjo, Jawa Timur Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya.

"Kita akan rapatkan hal ini," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku sejauh ini belum ada laporan masuk dalam kasus tersebut. Terkait hal tersebut pihaknya juga akan memutuskan apakah akan melakukan tindak lanjut atas perkara Arzetti meski tanpa laporan atau menunggu datangnya laporan aduan.

Namun jika perkara tersebut terus menjadi polemik dan membuat keresahan di tengah publik, bukan tidak mustahil MKD akan memanggil Arzetti Bilbina.

"Sepanjang ini untuk publik kenapa tidak," bebernya menegaskan.

Di sudut lain, wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku sejauh ini pihaknya baru menerima laporan klarifikasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang menaungi Arzetti Bilbina.

Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari Denpom V/3 Malang, Jawa Timur terkait kabar yang menerpa politikus cantik tersebut.

"Kita masih tunggu laporan dari Denpom V/3 Malang." katanya saat dihubungi terpisah.

Di tepi lain Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Tatang Sulaiman menjelaskan kasus dugaan perselingkuhan Komandan Kodim (Dandim) Sidoarjo Letnan Kolonel Kavaleri Rizeki Indra Wiyaya dengan anggota DPR RI asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzetti Bilbina sedang ditangani oleh Datasemen Polisi Militer (Denpom) V Malang, Jawa Timur.

Mantan Kasdam Cendrawasih itu memaparkan saat ini Denpom Malang sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tersebut. Jika terbukti benar, TNI akan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya termasuk pemecatan.

"Seorang oknum prajurit yang melakukan pelanggaan tentu mendapat sanksi. Sanksinya banyak, bisa hukuman kurungan bahkan pemecatan," katanya di Mabes TNI, Cilangkap,Selasa (27/10).

BACA JUGA:  

  1. Dandim Sidoarjo Akan Dipecat Jika Terbukti Selingkuh 
  2. Mabes TNI: Kasus Arzetii Bilbina dan Dandim Sidoarjo Sedang Diproses 
  3. Dikabarkan Selingkuh, Arzetti Tertawa 
  4. Ini Kata Panglima TNI Tentang Penggerebekan Arzetti Bilbina 
  5. Suami Arzetti Bilbina Sebut Kabar Penggerebekan Hoax

 

#Sufmi Dasco Ahmad #Junimart Girsang #Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #PKB #Arzetti Bilbina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendapatkan informasi adanya dugaan 8 WNI itu menjadi korban penipuan lowongan kerja satpam di luar negeri.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Alasan Ketum PWI Cabut Laporan Polisi Hotman Paris Setelah Maksi Bareng Dasco
Ketua Umum PWI Akhmad Munir memastikan laporan polisi terhadap Hotman Paris dicabut setelah pertemuan damai difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Alasan Ketum PWI Cabut Laporan Polisi Hotman Paris Setelah Maksi Bareng Dasco
Bagikan