Pilpres 2019

Arah Dukungan PBB di Pilpres Ditentukan 27 Januari

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Januari 2019
Arah Dukungan PBB di Pilpres Ditentukan 27 Januari

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok PBB

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akan menentukan arah dukungan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 27 Januari 2019.

"PBB tidak mungkin akan netral di Pilres 2019, nanti diumumkan pada 27 Januari dan sudah dibahas," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Gunung Sindur, Bogor, Jumat (18/1).

Meski belum ditentukan arah dukungan PBB di Pilres Majelis Syuro PBB mengusulkan dan merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB untuk mendukung capres-cawapres hasil Ijtima Ulama II, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra

Menangapil hal ini, Yusril mengatakan, Majelis Syuro hanya memberikan pertimbangan dan nasehat kepada DPP PBB. Namun, bukan memberikan rekomendasi dan keputusan di Pilres 2019 karena yang memberikan keputusan dukungan capres-cawapres ada di DPP PBB.

"Kalau menyangkut Pilres DPP PBB akan memutuskan, jika sudah diputuskan maka semua orang harus menaati partai. Kalau ada perbedaan itu kita menghormati perbedaan dan diangap sikap pribadinya, yah boleh saja," ungkap Yusril seperti dilansir Antara.

Yusril mencontohkan pada Pilres 2014 lalu dirinya tidak sependapat dengan DPP PBB mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa dan tidak pula mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dan ketika itu Majelis Syuro PBN menyetujui arahan DPP PBB yang mencalonkan Prabowo-Hatta, tapi ketika itu Yusril tidak mendukung, dan tidak aktif dan diam saja.

"Sekarang ini kan Ka'ban (Dewan Syuro PBB) aktif ke sana ke sini. Apa pun keputusanya ada di DPP PBB terkait dukungan capres-cawapres," tegas Yusril.

Sebelumnya, Majelis Syuro PBB MS Ka'ban mengusulkan dan merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB untuk mendukung capres-cawapres hasil Ijtima Ulama II, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Dalam rapat harian DPP PBB memutuskan agar keputusan Majelis Syuro ini disosialisasikan kepada DPW dan DPC PBB yang ada di daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB yang akan digelar pada 27-28 Januari 2019," kata Ketua Majelis Syuro PBB, MS Ka'ban saat jumpa pers, di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (17/1)

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

Majelis Syuro PBB, lanjut dia, juga menghormati dan mendukung keputusan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra atas nama pribadi menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres.

Meski telah menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Majelis Syuro juga berharap agar Yusril tetap melakukan pembelaan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Menurut Ka'ban, dukungan kepada capres nomor urut 02 itu diberikan lantaran sesuai Ijtima Ulama. (*)

#Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Bagikan