Apresiasi dan Kritik untuk Kapolri Usai Copot Kapolda Metro Jaya dan Jabar

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 16 November 2020
Apresiasi dan Kritik untuk Kapolri Usai Copot Kapolda Metro Jaya dan Jabar

Kapolri Jenderal Idham Azis (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Universitas Krisnadwipayana, Sahat Dio mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencopot Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi.

Pencopotan Irjen Nana Sudjana dan Irjen Rudy Sufahriadi diduga karena tidak tegas dalam menerapkan sanksi protokol kesehatan terutama kasus kerumunan massa Rizieq Shihab. Meski begitu, keputusan Idham dikritik. Sebab, terkesan 'mencari kambing hitam' dan terlambat mengambil keputusan.

"Kebijakan Idham diambil di tengah sorotan terhadap seluruh aparatur pemerintah, baik penegak hukum maupun aparatur sipil, terhadap 'pembiaran' pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq dan pendukungnya," ujar Dio dalam keterangannya, Senin (16/11).

Baca Juga

Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi

Narasi bahwa pemerintah dan segenap aparaturnya tak tegas dan tebang pilih terhadap kelompok tertentu, dalam pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19, menurutnya terlanjur menggema. Bahkan, kata dia penilaian publik ini menjadi trending topic di media sosial.

"Aparatur pemerintah seperti Polri, dianggap publik tak bernyali dibanding artis perempuan Nikita Mirzani, yang dengan 'gagahnya' menantang Rizieq dan pendukungnya, yang dianggap semena-mena," jelas Sahat.

Pandangan bahwa Nikita lebih polisi dari polisi pun, menyemai di benak publik. Nikita bahkan disejajarkan dengan tokoh superhero, dicalonkan oleh netizen sebagai capres 2024.

Kebijakan pencopotan Idham, juga dinilai tak sinkron dengan pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan. Sebelumnya, Kapolri hanya sebatas mengimbau masyarakat untuk tak menggelar kerumunan semasa wabah virus corona.

Pernyataan itu disampaikan Idham jelang acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq, serta sesudah kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat terselenggara.

Baca Juga

Jokowi Sentil Kapolri Dan Mendagri Soal Penegakan Protokol Kesehatan

"Bukan malah mengancam memproses hukum masyarakat yang melanggar prokes. Misalnya dengan UU Kesehatan dan aturan lainnya. Padahal kelompok tersebut sebelumnya seakan menantang aparat, terkait penerapan protokol kesehatan," tuturnya.

Sehingga, kata Sahat, wajar akhirnya jajaran pun 'kendur', melihat pimpinannya hanya mampu mengimbau pelanggaran yang sudah dan akan terjadi. Bahkan, kata dia sikap Kapolri itu sempat dikritik pimpinan Muhammadiyah, yang menyebut imbauan yang disampaikan Idham merupakan kerjaan ormas.

Menurut Muhammadiyah, Idham bersama lebih dari 470 ribu anggota Polri, bisa berbuat lebih banyak dalam menghadapi masyarakat atau kelompok yang tak patuh terhadap protokol kesehatan, di tengah terus melonjaknya kasus COVID-19.

Polri dan jajaran pemerintah pun diminta lebih tegas, dan tak hanya tajam ke bawah.

"Apa yang disampaikan Muhammadiyah sudah tepat. Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan aparatur TNI-Polri membantu penanganan Covid-19, melakukan penindakan terhadap pelanggaran," tutur Dio.

"Jika Kapolri bisa memberi sanksi terhadap jajarannya, seharusnya pimpinannya Kapolri juga bisa menjatuhkan hukuman terhadap anak buahnya. Ini demi menjaga kewibawaan negara yang terlanjur 'dikangkangi'," sambungnya. (Knu).

Baca Juga

Imbas Kerumunan Rizieq, Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat Dicopot

#Kapolri #Kapolda Metro Jaya
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Bagikan