Andika Pratama
MerahPutih.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendapatkan sorotan tajam dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Hal yang disorot yakni keuangan PLN yang sedang sulit karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman kedepan serta target program 35 ribu MW yang perlu direvisi.
Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) menyatakan siap memperkuat kemitraan strategis dengan PLN untuk mempercepat pembangunan kelistrikan nasional dalam program 35ribu MW.
"Sebagai mitra strategis, kita siap mengambil peran lebih besar untuk membantu PLN mempercepat pembangunan kelistrikan nasional, utamanya di program 35ribu MW," ujar Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang dalam siaran persnya di Jakarta, hari ini.
Dia mengatakan, meski ada peringatan dari Kemenkeu soal utang, asosiasi siap berada dibelakang PLN bahu-membahu memikul beban investasi ke depan. "Justru APLSI sebagai mitra strategis, siap membantu PLN disaat kesulitan seperti saat ini. Kita paham situasi PLN, dan peran swasta justru dibutuhkan saat-saat PLN menghadapi tantangan sekarang ini," ujar Arthur.
Sejalan dengan Arthur, Sekjen APLSI Priamanaya Djan menyatakan, pihak swasta siap memperbesar porto folio investasi di kelistrikan nasional guna membantu PLN dalam memikul beban investasi di program 35ribu MW. Pria mengatakan, investasi di program 35ribu MW memang sangat besar dan akan sangat membebani jika dipikul sendiri oleh PLN. “Perusahaan tentu akan memperbesar utangnya,” ujar Pria.
Saat ini, beban utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299 triliun. Oleh sebab itu, Pria mengatakan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dan kemitraan strategis dengan PLN untuk meningkatkan peran swasta lokal dalam berinvestasi di program 35ribu MW.
Pria mengatakan, beban investasi di program 35ribu MW memang sangat berat yakni sekitar Rp 1.100 triliun. Sebab itu, swasta diharapkan dapat menggarap 80 persen, sisanya 20 persen oleh PLN. "Saya kira swasta memang harus siap membantu PLN. APLSI sebagai mitra siap bermitra, termasuk yang berkapasitas kecil dan energi baru terbarukan," papar Pria.
Pria mengatakan, sebab besarnya beban investasi di 35ribu MW, target tersebut kemudian diperpanjang hingga tahun 2025 dari sebelumnya 2019. Dia mengingatkan, tanggung jawab penyediaan listrik nasional tak boleh hanya dipikul sendiri oleh PLN. Sebab itu, peran swasta harus diperkuat. Sebab permintaan listrik tiap tahun tidak sebanding dengan pasokan listrik.
"Setiap tahunnya, untuk menopang pertumbuhan ekonomi 5-7 persen, dibutuhkan tambahan listrik baru sekitar 6.000-7000 MW. Kita baru bisa siapkan 3.000 MW. PLN harus kita bantu ke depan," papar Pria.
Sebagaimana diketahui, Pada Rabu (27/9), beredar surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. Intinya, surat yang ditandatangani dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyoroti tiga hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi. (*)
