Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SISTEM transaksi jalan tol nontunai sentuh tanpa henti atau multi lane free flow (MLFF) diluncurkan. Sistem ini menjadi salah satu transaksi jalan tol di Indonesia. Peluncuran sistem transaksi ini ditandai dengan penetapan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Peraturan itu mulai berlaku 20 Mei 2024.
Revisi PP Jalan Tol tersebut mengatur para pengguna jalan tol wajib mendaftarkan nomor kendaraan mereka ke aplikasi MLFF, yakni Cantas. Masyarakat yang ingin menggunakan infrastruktur ini diwajibkan mendaftar ke aplikasi atau dikenai denda.
Transaksi nontunai nirsentuh nirhenti ini sudah dicanangkan sejak dua tahun lalu oleh Kementerian PUPR. MLFF berbasis teknologi global navigation satellite system (GNSS) yang berfungsi memantau pergerakan pengguna jalan tol melalui teknologi GPS pada ponsel pintar.
Penerapan MLFF bakal meniadakan pelang di gardu jalan tol lantaran tak dibutuhkan. Kendaraan yang melintasi pintu tol akan dideteksi beberapa sensor.
Selain itu, penerapan sistem ini juga bisa menghilangkan gerbang tol. Pasal 105 Ayat 5 mengatur pembayaran tarif tol secara nirsentuh nirhenti tidak bisa dilakukan atas kesalahan pengguna. Jika terjadi, pengguna bakal dikenai denda administratif bertingkat.
Secara detail penjelasan denda diatur pada Pasal 105 ayat 6 sebagai berikut:
a. Denda administratif tingkat I dikenakan sebesar 1 (satu) kali tarif tol yang harus dibayar apabila pengguna jalan tol tidak melakukan pembayaran tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak pemberitahuan pelanggaran diterima.
b. Denda administratif tingkat II dikenakan sebesar 3 (tiga) kali tarif tol yang harus dibayar apabila pengguna jalan tol tidak melakukan pembayaran tol dan denda administratif dalam jangka waktu 7 x 24 jam terhitung sejak pengguna jalan tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. Denda administratif tingkat III dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali tarif tol yang harus dibayar dan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan apabila pengguna jalan tol tidak melakukan pembayaran tol dan denda administratif dalam jangka waktu lebih dari 10 x 24 jam terhitung sejak pengguna jalan tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
Pengenaan denda administratif tingkat III dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor menurut Pasal 105 ayat 7 atas kerja sama dengan Polri seperti ditulis pada Pasal 106 ayat 2.(knu)
