Zulfikar Sy
Merahputih.com - Komisi VI dan XI DPR telah membentuk panitia kerja (panja) terkait permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asabri dan asuransi BUMN lainnya. Komisi III juga berencana membentuk panja mengenai masalah ini.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pada intinya pembentukan panja ataupun wacana pansus ingin memperjuangkan nasib para nasabah polis Jiwasraya supaya hak-hak mereka bisa dikembalikan serta membenahi industri jasa keuangan BUMN.
Baca Juga:
DPR Bentuk Panja Jiwasraya untuk Kawal Hak Nasabah yang Dirampas
"Tujuannya adalah bagaimana uang yang sudah hilang itu balik, yang punya rakyat banyak diselamatkan, bagaimana kemudian kinerja dari pada Asuransi Jiwasraya dan Asabri menjadi membaik, dan bagaimana penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya," kata Sufmi Dasco kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1).
Sufmi, Dasco menjelaskan bahwa panja dibentuk karena DPR ingin merespons cepat kasus Jiwasraya cs yang telah dipaparkan oleh pemerintah.
"Nah setelah melihat paparan dari pihak Menteri Keuangan, BUMN, Kejaksaan Agung, dan kepolisian kemarin yang sudah melakukan langkah-langkah, kami berpikir bahwa langkah-langkah itu langsung direspons cepat dengan membentuk panja-panja agar bisa merespons langkah-langkah tersebut," ungkapnya.
"Kalau kita membentuk pansus itu memang katanya kewenangan lebih luas, tapi apa yang mau dicapai pansus ini sudah mulai dikerjakan. Jadi kita harus respons dengan panja-panja yang segera dibentuk," jelas Dasco.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, apa pun bentuknya, entah itu panja ataupun pansus, semua memiliki semangat yang sama yaitu memperjuangkan nasib para nasabah dan membenahi tata kelola asuransi BUMN.
"Saya pikir masyarakat luas tidak pusing mau panja atau pansus tapi yang penting bagaimana uang mereka kembali. bagaimana kemudian prajurit TNI-Polri, bagaimana kinerja Jiwasraya dan Asabri ini membaik dan penegakan hukum berjalan itu saya pikir," jelas dia
Baca Juga:
Puan: Pembentukan Pansus Jiwasraya Tunggu Hasil Panja di DPR
Kasus perusahaan asuransi pelat merah itu ditaksir Kejaksaan Agung berpotensi mengandung kerugian negara Rp13,7 triliun.
Dia mengatakan, DPR tak ingin mengganggu proses penegakan hukum yang dijalankan Kejagung dan Polri, juga tak ingin mengganggu pemerintah dalam upaya menyehatkan Jiwasraya. Maka wacana Pansus berubah, Sufmi kemudian mendorong Panja saja di tiap-tiap komisi terkait.
"Kalau kami sekadar pengin melakukan pencitraan, ya kami bikin Pansus-lah. Panggil sana, panggil sini, tapi nanti nggak sampai tujuan, malah mengganggu apa yang sudah dilakukan sekarang. Menurut kami, sekarang semua sudah berada di jalur yang benar," kata Dasco. (Knu)
Baca Juga:
Gerindra Khawatir Pansus Atau Panja Jiwasraya Nasibnya Seperti Pansus Pelindo
