Anies Perpanjang PSBB, PKS DKI: Kasus COVID-19 Mengkhawatirkan


Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin (Humas PKS Jakarta)
MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhitung mulai 26 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin mengatakan, penerapan lagi PSBB ketat di ibu kota sangatlah tepat mengingat tren kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.
Baca Juga
Anies Perpanjang PSBB, Rumah Makan Diizinkan Buka Sampai Jam 8 Malam
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI pada Minggu (24/1) kemarin penambahan kasus baru dalam sehari tembus mencapai 3.512 orang. Kasus COVID-19 di Jakarta saat ini mengkhawatirkan.
Total kasus COVID-19 di Jakarta secara keseluruhan mencapai 249.815 kasus. Pasien dinyatakan sembuh sebanyak 221.567 dan sebanyak 4.024 orang meninggal dunia.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini menuturkan, aturan tersebut mengikuti periode pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah pusat. PPKM sendiri telah diperpanjang kedua kalinya hingga 8 Februari 2021 mendatang.
"Sangat wajar jika Gubernur Anies memperpanjang kembali PSBB,” jelas Arifin di Jakarta, Senin (25/1).

Dalam sepekan terakhir untuk positivity rate atau persentase hasil tes positif sebesar 16,5 persen, yang secara akumulatif sebesar 9,8 persen.
“Angka itu jauh di atas standar WHO juga menetapkan standar persentase kasus Covid-19 tidak lebih dari 5 persen,” papar M. Arifin.
Politikus PKS dari dapil Jakarta Utara ini meminta kepada semua pihak untuk terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara baik. Sehingga kasus corona di Jakarta dapat terkendali.
“Memang tidak enak memakai masker, tapi jauh lebih tidak enak lagi jika harus masuk RS karena abai memakai masker,” pungkas Arifin.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini diberlakukan selama 14 hari dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Regulasi ini mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 51 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatasan aktivitas keluar rumah pembatasan sosial berskala besar. (Asp)
Baca Juga
Berulang Kali Langgar PSBB, Odin Cafe Siap Ditutup Secara Permanen
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
