Anies Janji Unggah Draf KUA-PPAS Hasil Kesepakatan Pemprov DKI dan DPRD

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan langsung mengapload dokumen kebijakan umun anggara-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 ke website resmi apbd.jakarta.go.id setelah penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS itu.

Adapun anggaran KUA-PPAS APBD 2020 yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,95 triliun.

Baca Juga

DPRD DKI dan Anies Tanda Tangan MoU KUA-PPAS Rp87,95 Triliun

"Sekarang data entry dimulai. Kan sudah MoU," kata Anies usai menandatangani MoU pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Namun Anies belum bisa memastikan apakah komponen atau mata anggaran draf KUA-PPAS dicatumkan di dalam website tersebut. Karena menurut dia, hal itu kewenangan dari badan pengelola keuangan daerah (BPKD) DKI.

"Tanya BPKD aja," singkat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca Juga

PSI Sindir Anies yang Sering 'Selfie' di Sudirman

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendesak Pemprov DKI untuk transparan dan terbuka dengan mengespos draf KUA-PPAS 2020 hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif.

"Harus transparan (anggarannya) terbuka. Saya membahas anggaran transparan dan harus terbuka untuk umum," papar dia.

Politikus ini pun meminta kepada Pemprov DKI Senin (2/12) pekan depan mata anggaran KUA-PPAS APBD sudah di upload di dalam website apbd.jakarta.go.id.

"Ya kan senin mulai dimasukin komponen komponen," tutup dia.

Beberapa waktu lalu juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritis Pemprov DKI untuk mengunggah draf APBD 2020 ke website apbd.jakarta.go.id. Hal itu dimaksudkan agar anggaran APBD DKI lebih transparan dan terbuka untuk publik.

Baca Juga

Persija HUT ke-91, Anies: Teruskan Torehkan Sejarah Baru

"Kita meminta Pemprov DKI memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PKS, William Aditya Sarana. (Asp)