Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghapus laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) pada tahun 2018 mendatang.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) Soni Sumarsono angkat bicara mengenai wacana tersebut. Ia mengatakan bahwa berapa pun uang yang telah dikeluarkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) DKI Jakata harus dimintai pertanggungjawaban.
"Biaya operasional itu dari APBD kan, berarti harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana bentuknya, bisa lembar kuitansi, bisa laporan, apapun namanya," ujar Soni di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
Lebih lanjut, dia dengan tegas menolok wacana mantan Rektor Universitas Paramadia itu yang ingin menghapus LPJ RW/RT.
"Ya gak bisa dong (hapus LPJ), bagaimana bisa mempertanggungjawabkan uang operasional, wong gaji saja ada kuitansi apalagi uang negara, yang jelas pengeluaran," jelas Soni.
Menurut mantan Pelaksana Tugas Gubernur (PLT) DKI Jakarta itu, daripada harus menghapus LPJ dana operasional RT/RW, lebih baik menyederhanakan format LPJ saja.
"Kalau bisa jangan bikin ruwet, makin sederhana makin baik, makin simpel. Kuitansi ga perlu berlembar-lembar, cukup satu lembar," tutup Soni. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Laporan Pertanggungjawaban RT/RW Dihapuskan, Sandi Koordinasi dengan Kemendagri
