Anies Dinilai Mundur dalam Transparansi Anggaran DKI

Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai transparansi anggaran Pemprov DKI mengalami kemunduran di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana dalam acara webinar Populi Center dengan tema "Tiga Tahun Pemerintahan Anies Baswedan dan Bedah Buku Sudah Senja di Jakarta, Kamis (15/10).

Baca Juga:

Demo UU Cipta Kerja Picu Lonjakan Kasus COVID-19

Apa yang dilakukan Gubernur Anies saat ini berbeda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Pengelolaan anggaran gubernur sebelumnya ditransparansikan ke tingkat tahap perancangan baik itu dalam RKPD, lalu KUA-PPAS, sampai APBD disahkan.

Sampai sekarang pun pembahasan APBD perubahan (APBDP) 2020 belum dilaksanakan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya anggaran itu dibahas dari bulan Agustus dan rampung September.

"Sekarang APBD perubahan pun belum dibahas sedangkan kita sudah punya waktu sangat mepet, sekarang Oktober, Desember sudah harus disahkan tapi sampai sekarang belum ada progres," jelas William.

Transparansi anggaran merupakan tulang punggung dari semua kebijakan. Apabila anggaran tidak jelas, maka apapun kebijakannya tidak akan efisien.

"Semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan," papar dia.

Baca Juga:

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga menilai tidak dipublikasikannya anggaran akan membuat anggota Parlemen Kebon Sirih kesulitan. Sebab, anggaran terdiri dari ribuan komponen dan banyak yang harus diperhatikan sehingga akan memudahkan apabila dibuat dalam bentuk e-budgeting.

"Kalau data yang diberikan kepada kami adalah hardcopy atau PDF, dua hari sebelum pengesahan bahkan 15 menit sebelum dimulai rapat baru diberikan, yang pasti proses pengawasan anggaran itu tidak berjalan dengan baik. dan sampai sekarang pun sepertinya Pemprov DKI Jakarta juga tifak akan meng-upload anggaran KUA-PPAS dan RKPD di smart budgeting," tutupnya. (Asp)