Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19

MerahPutih.com - Peningkatan angka penderita COVID- 19 di Jakarta sepanjang bulan Agustus 2020 seharusnya menjadi peringatan keras bagi buruknya kinerja Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai, apabila terus terjadi peningkatan kasus COVID- 19 di Jakarta, maka ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca Juga:

Jakarta Zona Merah, Anies Diminta Kembali Berlakukan PSBB

“Selama ini memang kinerja Pemprov Jakarta adalah yang terburuk di Indonesia dalam menangani kasus COVID-19. Aparat Pemprov Jakarta hanya bisa bertahan 1 minggu saja pada pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di lapangan,” kata Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (2/9).

Ia melihat, pelanggaran terhadap protokol kesehatan terus berjalan tanpa ada pengawasan dan penegakan atas pelanggaran.

“Lihat saja perkantoran dibiarkan beroperasi melanggar aturan PSBB dan protokol kesehatan," jelas dia.

Padahal, pengendalian COVID-19 dapat juga dilakukan melalui penegakan aturan bagi perkantoran yang masih melanggar ketentuan membatasi kapasitas pekerja di kantor maksimal 50 persen.

"Termasuk tidak menyedikan fasilitas bagi pemenuhan protokol kesehatan,” tegasnya.

Anies, lanjut Tigor, juga tidak boleh membuka atau memberi izin operasional bagi bioskop di Jakarta termasuk berwacana soal jalur sepeda di jalan tol.

"Karena itu tidak penting sama sekali,” tegasnya.

Oleh karena itu, Tigor meminta Anies harus konsentrasi penuh dan memprioritaskan penanganan COVID-19 untuk DKI Jakarta.

“Gubernur Anies juga harus mencabut kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Jakarta serta mengawasi dan menegakan secara tegas pelaksanaan PSBB dan protokol kesehatan,” tandasnya.

Baca Juga:

Pengelola: Hanya Anies dan Tuhan yang Tahu Kapan Bioskop Dibuka

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta Pemerintah Provinsi (pemprov) Jakarta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Graha BNPB Jakarta Timur, Senin (31/8), mengatakan bahwa salah satu yang harus dikaji ulang ialah terkait aturan ganjil genap kendaraan bermotor.

Menurut Wiku, dari hasil laporan yang diterima Satgas dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, aturan ganjil genap kendaraan bermotor ternyata berdampak pada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemprov Jakarta diminta memastikan apakah ganjil genap berkontribusi pada meningkatnya kasus COVID-19 di DKI beberapa waktu terakhir. (Knu)

Baca Juga:

LBH GP Ansor Nilai Anies Bikin Masalah Baru Berlakukan Ganjil Genap untuk Motor