Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 20 April 2021
Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta ikut berkomentar ihwal angka kemiskinan di ibu kota mengalami peningkatan seiring hantaman pandemi COVID-19.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria meminta kepada Anies Baswedan untuk melakukan stimulus dengan membuka lapangan baru dan bukan hanya memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak COVID-19.

"Rekrutmen orang-orang, makanya pak Anies memutuskan PJLP-PJLP itu tidak ada direview, tetap diperpanjang," ucap Iman di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/4).

Menurutnya, mempertahankan karyawan kontrak dengan tidak melakukan evaluasi merupakan upaya yang tepat untuk tidak memperparah angka kemiskinan di DKI. Kebijakan ini, ucapnya, sudah dilakukan Anies untuk memperbaiki ekonomi warga Jakarta.

"Padahal, PJLP itu kan direview, dilihat kinerjanya, kalau dia tidak perform kan tidak diperpanjang. Tetapi pak anies perlunakan supaya angka kemiskinan tidak turun lagi," ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Disamping itu, politikus Gerindra ini menegaskan, hal yang lumrah jika angka kemiskinan melonjak dengan munculnya wabah corona.

Mengingat pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang membatasi warga dan banyak juga bidang usaha yang belum dibuka guna menekan penyebaran kasus COVID-19.

"Kalau angka kemiskinan itu, pasti banyaklah dampaknya dari COVID-19," pungkas Iman.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam Rapat Paripurna ke DPRD DKI, pada Senin (19/4) kemarin.

Dalam LKPJ, Anies menyebut, bila angka kemiskinan di ibu kota meningkat imbah dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data, penduduk miskin di Jakarta pada September 2020 tercatat sebesar 496,84 ribu orang atau 4,69 persen.

Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah penduduk miskin Jakarta pada periode September 2019 sebesar 362,30 ribu orang atau sebesar 3,42 persen.

"Pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota," ucap Anies.

Meski demikian, Anies tetap melancarkan pembelaan, katanya, jumlah penduduk miskin di DKI itu merupakan yang terendah bila dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

"Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen," papar Anies. (Asp).

#Anies Baswedan #Angka Kemiskinan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan