Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta ikut berkomentar ihwal angka kemiskinan di ibu kota mengalami peningkatan seiring hantaman pandemi COVID-19.
Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria meminta kepada Anies Baswedan untuk melakukan stimulus dengan membuka lapangan baru dan bukan hanya memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak COVID-19.
"Rekrutmen orang-orang, makanya pak Anies memutuskan PJLP-PJLP itu tidak ada direview, tetap diperpanjang," ucap Iman di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/4).
Menurutnya, mempertahankan karyawan kontrak dengan tidak melakukan evaluasi merupakan upaya yang tepat untuk tidak memperparah angka kemiskinan di DKI. Kebijakan ini, ucapnya, sudah dilakukan Anies untuk memperbaiki ekonomi warga Jakarta.
"Padahal, PJLP itu kan direview, dilihat kinerjanya, kalau dia tidak perform kan tidak diperpanjang. Tetapi pak anies perlunakan supaya angka kemiskinan tidak turun lagi," ungkapnya.
Disamping itu, politikus Gerindra ini menegaskan, hal yang lumrah jika angka kemiskinan melonjak dengan munculnya wabah corona.
Mengingat pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang membatasi warga dan banyak juga bidang usaha yang belum dibuka guna menekan penyebaran kasus COVID-19.
"Kalau angka kemiskinan itu, pasti banyaklah dampaknya dari COVID-19," pungkas Iman.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam Rapat Paripurna ke DPRD DKI, pada Senin (19/4) kemarin.
Dalam LKPJ, Anies menyebut, bila angka kemiskinan di ibu kota meningkat imbah dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data, penduduk miskin di Jakarta pada September 2020 tercatat sebesar 496,84 ribu orang atau 4,69 persen.
Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah penduduk miskin Jakarta pada periode September 2019 sebesar 362,30 ribu orang atau sebesar 3,42 persen.
"Pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota," ucap Anies.
Meski demikian, Anies tetap melancarkan pembelaan, katanya, jumlah penduduk miskin di DKI itu merupakan yang terendah bila dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
"Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen," papar Anies. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
