Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 20 April 2021
Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta ikut berkomentar ihwal angka kemiskinan di ibu kota mengalami peningkatan seiring hantaman pandemi COVID-19.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria meminta kepada Anies Baswedan untuk melakukan stimulus dengan membuka lapangan baru dan bukan hanya memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak COVID-19.

"Rekrutmen orang-orang, makanya pak Anies memutuskan PJLP-PJLP itu tidak ada direview, tetap diperpanjang," ucap Iman di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/4).

Menurutnya, mempertahankan karyawan kontrak dengan tidak melakukan evaluasi merupakan upaya yang tepat untuk tidak memperparah angka kemiskinan di DKI. Kebijakan ini, ucapnya, sudah dilakukan Anies untuk memperbaiki ekonomi warga Jakarta.

"Padahal, PJLP itu kan direview, dilihat kinerjanya, kalau dia tidak perform kan tidak diperpanjang. Tetapi pak anies perlunakan supaya angka kemiskinan tidak turun lagi," ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Disamping itu, politikus Gerindra ini menegaskan, hal yang lumrah jika angka kemiskinan melonjak dengan munculnya wabah corona.

Mengingat pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang membatasi warga dan banyak juga bidang usaha yang belum dibuka guna menekan penyebaran kasus COVID-19.

"Kalau angka kemiskinan itu, pasti banyaklah dampaknya dari COVID-19," pungkas Iman.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam Rapat Paripurna ke DPRD DKI, pada Senin (19/4) kemarin.

Dalam LKPJ, Anies menyebut, bila angka kemiskinan di ibu kota meningkat imbah dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data, penduduk miskin di Jakarta pada September 2020 tercatat sebesar 496,84 ribu orang atau 4,69 persen.

Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah penduduk miskin Jakarta pada periode September 2019 sebesar 362,30 ribu orang atau sebesar 3,42 persen.

"Pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota," ucap Anies.

Meski demikian, Anies tetap melancarkan pembelaan, katanya, jumlah penduduk miskin di DKI itu merupakan yang terendah bila dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

"Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen," papar Anies. (Asp).

#Anies Baswedan #Angka Kemiskinan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Data desil terkadang tidak akurat akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesalahan input. Masyarakat bisa mengajukan banding mengajukan perubahan status desil.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan