Anggota DPRD DKI Murka Ada Sekolah Gunakan Dana Bos untuk Bangun Gedung

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 23 Juli 2024
Anggota DPRD DKI Murka Ada Sekolah Gunakan Dana Bos untuk Bangun Gedung

Komisi E DPRD DKI rapat bersama Disdik DKI. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Sutikno murka kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta saat mengetahui ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk pembangunan gedung. Namun, Sutikno tak mengungkap secara gamblang sekolah mana yang mengalokasikan dana BOS untuk pembangunan.

"Dana BOS tidak diperbolehkan digunakan untuk pembangunan semacam gedung," ucap Sutikno saat menggelar rapat dengan Disdik DKI soal Penjelasan tentang System Cleansing atau Pembersihan Guru Tenaga Honorer di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).

Ia kecewa dengan sikap Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin yang tidak menindaklanjuti laporan perihal dana BOS dialihkan untuk pembangunan gedung. "Kalau kepala sekolah melanggar aturan, harus dikasih tindakan, Pak. Jangan didiamkan. Kalau Bapak diam, akhirnya nanti kepala sekolah semena-mena," tegurnya.

Politikus PKB ini menegaskan dana BOS tidak diperbolehkan untuk membangun gedung. Namun, dana itu malah dimanfaatkan untuk menambah gedung. Seharusnya, kata dia, uang BOS itu diperuntukan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikam siswa di sekolah.

Baca juga:

Wapres Ma’ruf Amin Tanggapi soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

"Malah dibuat bangun semacam tanaman hidroponik yang harganya Rp 70 juta - Rp 80 juta. Buat apa? Cuma ada selang-selang, paralon nganggur kok," keluhnya.

Sutikno menyesalkan anggaran dana BOS seharusnya diprioritaskan untuk penggantian bangku sekolah, tapi malah dialokasikan untuk pembangunan gedung. Ia menduga adanya kongkalikong antara suku dinas wilayah tertentu dan kepala sekolah dalam pembangunan gedung ini dari dana BOS.

"Berarti disinilah ada indikasi regulasinya main mata antara sekolah dan sudin. Kalau ada pergeseran-pergeseran anggaran, turun langsung ke lapangan dong sudinnya. Bener enggak ini prioritas. Jangan sampai nanti yang punya proyek orang sudin. Kongkalikong sama kepala sekolah," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

Legislator PDIP: Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS Keliru

#Dana BOS #Pendidikan #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Tujuan pendirian universitas ini ialag menghasilkan lulusan yang siap ditempatkan di berbagai jabatan strategis pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
ShowBiz
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Tim penyelenggara berambisi mendatangkan deretan anggota juri internasional yang memiliki rekam jejak serta filmografi kuat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Bagikan