Anggota DPR Soroti Belum Ada Bangunan Gedung Pemerintahan di IKN
Zulfikar Sy - Rabu, 13 September 2023
Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR)
MerahPutih.com - Pemerintah didesak untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengharapkan, Otorita IKN Nusantara bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar sesegera mungkin menuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di IKN.
Terlebih, Presiden telah merencanakan Upacara Hari Kemerdekaan akan digelar 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara mendatang.
Baca Juga:
Bagian dari Kalimantan, Brunei Diharapkan Mau Investasi di IKN Nusantara
“Saya lihat berkaitan dengan kantor kementerian agaknya belum dilakukan pembangunannya,” ujar Guspardi kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/9).
Tak hanya kantor eksekutif, Guspardi juga menyoroti belum adanya gedung DPR di sana.
“Termasuk kantor DPR pun kami dipandu oleh tim kami yang ada di sana menjelaskan bahwa lokasi gedung DPR yang sifatnya masih belum tersentuh oleh pembangunan," jelas Guspardi.
Ia lantas mengingatkan janji Jokowi soal peringatan 17 Agustus tahun 2024 di IKN.
"Kalau memang ada obsesi daripada Bapak Presiden untuk melakukan acara peringatan ulang tahun (kemerdekaan) di tanggal 17 Agustus 2024 tentu kita harapkan percepatan pembangunan ini segera dilakukan,” sambungnya.
Baca Juga:
Hindari Polusi Jakarta, ASN Muda Ingin Masuk Daftar Dipindahtugaskan ke IKN
Terkait hal itu, politisi Fraksi PAN ini mendorong kembali Otorita IKN agar segera mempercepat proses pembangunan infrastruktur.
“Saat kami di situ (IKN) memang sedang berlangsung pembangunan itu dilakukan oleh pihak orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan proses dari pembangunan itu dari berbagai sektor,” tegasnya. (Knu)
Baca Juga:
Sebaiknya Pakai Masker dalam Kondisi Polusi Udara
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi