Anggaran Upacara HUT RI Naik, Jokowi Anggap Wajar


Presiden Joko Widodo. (Dok. Sekretariat Negara)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait anggaran upacara peringatan hari kemerdekaan RI yang berpotensi ikut naik. Menurut Jokowi, anggaran membengkak karena upacara tahunan ini diadakan di dua tempat, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dan Jakarta.
"Ya, namanya dulu di satu tempat ini karena ada transisi jadi di dua tempat," ungkap Jokowi di Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
Jokowi menilai, kenaikan anggaran ini wajar. "Tapi ini kan lompatan yang saya kira biasa, wajar, dan anggarannya di Setneg juga ada," beber Jokowi yang belum menyebutkan berapa anggaran rinci peringatan HUT ke -79 RI di kedua tempat itu.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengakui pembengkakan anggaran upacara. Dia pun menyebut penyebabnya adalah penyelenggaraan di dua tempat.
Baca juga:
Jokowi Kukuhkan Paskibraka Nasional 2024 di Istana IKN Selasa Pekan Depan
"Tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya tetapi enggak signifikan," ucap Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Selasa (6/8).
Beberapa hal yang menjadi sorotan publik adalah biaya sewa transportasi. Istana bahkan akan menyewa bus untuk angkutan tamu upacara di IKN yang mencapai 200 bus. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung

Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN

Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN

DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN

DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran

Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
