Anggaran HUT RI ke-79 di IKN Tembus Rp 87 Miliar, Pemerintah Ungkap Alasannya

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 13 Agustus 2024
Anggaran HUT RI ke-79 di IKN Tembus Rp 87 Miliar, Pemerintah Ungkap Alasannya

Presiden Jokowi saat meninjau proyek IKN. Foto: Sekretariat Kabinet RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah merilis jumlah anggaran untuk peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 87 miliar. Jumlah itu lebih besar dibandingkan anggaran perayaan HUT RI di Jakarta.

"Dibandingkan tahun lalu (2023) di Jakarta itu Rp 53 miliar," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Isa menyebutkan, kenaikan anggaran itu dikarenakan adanya pengadaan alat-alat upacara baru di IKN.

Baca juga:

Prabowo Minta Adanya Mitigasi Bencana Kebakaran di Forest City IKN

"Terutama rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya, penyiapan sarana fisiknya itu yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana," ucap Isa.

Ia menambahkan, jamuan untuk para tamu juga diakui lebih besar dibandingkan saat di Jakarta.

"Jamuan juga cukup besar dibandingkan di Jakarta," tambahnya.

Alasannya, di Nusantara maupun sekitar Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, belum banyak tersedia sarana dan prasarana untuk jamuan para tamu serta peserta upacara.

Baca juga:

Mercedes-Benz Kirim 16 Unit Kendaraan Listrik ke IKN

Adapun, realisasi anggaran pembangunan IKN secara keseluruhan telah mencapai Rp 11,2 triliun hingga Juli 2024. Dana itu setara 26,4 persen dari anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Isa juga menjelaskan, bahwa total anggaran pembangunan IKN pada 2024 adalah Rp 42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp 11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai Rp 42,5 triliun," jelasnya.

Dia menjelaskan, alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp 5,5 triliun. Sampai 2023, realisasinya mencapai Rp 23 triliun. (knu)

#Ibu Kota Nusantara #HUT RI Ke 79 #Anggaran APBN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Pajak perhotelan menempati posisi kedua hingga ketiga sebagai penyumbang pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 April 2026
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Indonesia
BGN Luruskan Isu Kaos Kaki hingga Laptop, Tegaskan Pengadaan Sesuai Kebutuhan
Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan isu pengadaan MBG. Laptop hanya 5.000 unit dan alat makan tidak mencapai triliunan rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
BGN Luruskan Isu Kaos Kaki hingga Laptop, Tegaskan Pengadaan Sesuai Kebutuhan
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Bagikan