Andi Arief Berkicau Jokowi Takut Cuti

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief kembali menuliskan kalimat kontroversial mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andi meminta agar Kepala Negara untuk cuti selama masa kampanye meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Presiden tidak harus cuti saat kembali mencalonkan di Pilpres.

"Betul bahwa Pak Jokowi tidak harus cuti selama Pilpres, Namun Ia tetap punya hak untuk gunakan hak cutinya selama kampanye jika Ia seorang demokrat tulen agar Pemilu fair. Tidak akan vacuum of power, ada wapres. Tahun 2009, SBY dan JK tidak cuti karena ada potensi vacuum of power," tulis Andi dalam akun Twitternya, @AndiArief_, Kamis (14/3)

Sesuai dengan keputusan MK berdasarkan Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye.

"Dengan rumusan demikian, maka pasal itu sudah jelas menjamin hak presiden atau wapres untuk kampanye tidak dikurangi, jika mencalonkan diri kembali sebagai presiden atau wapres," kata Ketua MK Anwar Usman.

Hak cuti kampanye menjadi kewenangan presiden maupun wakil presiden yang kembali mengikuti proses pemilu.

Kemudian, Andi Arief pun menghubung-hubungkan dengan aksi terorisme yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara pada Selasa (12/3) hingga Rabu (13/3).

"Pak Jokowi bilang dia tidak takut teroris. Ya, memang jangan takut teroris. Tapi bapak takut cuti," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Emrus Sihombing menuturkan keputusan MK yang memperbolehkan presiden tidak cuti keputusan tepat dan baik bagi bangsa dan negara.

Emrus mengatakan, konstitusi memberikan tugas sangat mulia kepada Presiden. Karena itu, status dan peran Presiden itu sepanjang waktu, selama 24 jam, dalam kurun waktu lima tahun.

Oleh karena itu, keputusan MK bahwa Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye tanpa cuti, sangat konstitusional dan sekaligus demi keberlangsungan berbangsa dan beregara di negeri ini.

Alasan tidak perlu cuti, bisa dilihat dari tugas dan tanggung jawab Presiden yang sangat luar biasa dan strategis dalam UUD 1945. (*)