Ancaman Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya Bisa Meluas

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 29 September 2017
Ancaman Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya Bisa Meluas

Pengungsi Rohingya di pantai di Teknaf, Bangladesh, Minggu (3/9). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya Myanmar di Rakhine utara bisa meluas ke Rakhine tengah, tempat 250.000 orang terancam kehilangan tempat tinggal.

Guterres berbicara pada sidang untuk membahas masalah Myanmar, yang pertama kalinya selama delapan tahun digelar secara terbuka. Pada kesempatan itu, Guterres mengatakan bahwa masalah Rohingya telah berubah menjadi darurat pengungsi yang paling cepat meningkat, juga suatu mimpi buruk terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia.

"Kami telah menerima gambaran mengerikan (berdasarkan pengakuan, red) dari mereka yang lari menyelamatkan diri, sebagian besar perempuan, anak-anak dan manula," ujar Guterres pada Kamis (28/9) waktu setempat.

"Pengakuan yang mereka berikan ini mengarah pada kekerasan yang sangat parah serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk penembakan tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat terhadap warga sipil serta kekerasan seksual," katanya.

Sudah lebih dari 500.000 Muslim Rohingya pergi mengungsikan diri ke Bangladesh bulan lalu sejak para pemberontak menyerang pos-pos keamanan di dekat perbatasan. Serangan itu memicu pembalasan sengit dari militer Myanmar, yang disebut Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai pembersihan etnis.

Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, Senegal, dan Kazakhstan adalah negara-negara yang meminta agar Dewan Keamanan bersidang pada Kamis untuk membahas masalah Myanmar.

Guterres menuntut agar akses segera dibuka bagi bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak kekerasan.

"Kegagalan untuk menangani kekerasan sistematis ini bisa berakibat pada meluasnya (kekerasan) ke Rakhine pusat, tempat 250.000 Muslim kemungkinan terpaksa mengungsi," kata Guterres.

"Krisis ini telah menimbulkan berbagai implikasi bagi negara-negara bagian tetangga Rakhine serta ke wilayah lebih luas, termasuk risiko kemunculan konflik antarmasyarakat. Jangan kaget kalau diskriminasi yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun serta standar ganda dalam perlakuan terhadap Rohingya akan membuka peluang bagi praktik radikalisasi," katanya. (*)

Sumber: Reuters/Antara

#Pengungsi Rohingya #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Ini bukan kali pertama HS menjadi pelaku TPPO. Berdasarkan catatan kepolisian, HS pernah terjerat kasus serupa.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Dunia
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Hak dan kesejahteraan seluruh warga Greenland selalu terjamin selama berada di bawah Kerajaan Denmark.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Dunia
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
PBB prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
Dunia
Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Pada 2026, ketika perang berkecamuk di Ukraina dan lainnya, para pemimpin dunia harus bekerja meringankan penderitaan manusia dan memerangi perubahan iklim.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
 Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Bagikan