Ancaman Kekerasan Politik saat Pilkada 2024, DPR Minta TNI Turun Tangan

MerahPutih.com - Pilkada 2024 makin dekat. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menegaskan, bahwa tantangan dalam Pilkada cukup kompleks.

"Dalam Pilkada (2024) kali ini, musuh kita bersama adalah politik uang dan kekerasan politik,” kata Meutya di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur dikutip, Rabu (17/7).

Kekerasan politik seperti konflik antar pendukung, hasutan SARA, hoaks hingga ujaran kebencian. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan, pentingnya pengawasan terhadap berbagai Komando Daerah Militer (Kodam) TNI di seluruh Indonesia untuk mencegah kekerasan politik.

Menurutnya, peran TNI penting dalam mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga:

Pilkada Jakarta, Gerindra Pertimbangkan Nama Anies, Ahok, hingga Ridwan Kamil

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi di seluruh daerah, dari kabupaten hingga kota,” jelas

Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kedewasaannya sebagai negara demokratis yang harus terus diawasi secara baik.

Jika itu dilakukan, maka Indonesia bisa mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi dalam melaksanakan pesta demokrasi.

“Khususnya dibandingkan negara lain yang masih ada yang melakukan kekerasan politik,” tutup Meutya.

Baca juga:

14 Calon Gubernur Yang Diusung Gerindra di Pilkada 2024

Sekeadar informasi, sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan melakukan pilkada serentak tahun 2024 ini. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. (knu)