Ancaman Kekerasan Politik saat Pilkada 2024, DPR Minta TNI Turun Tangan

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Juli 2024
Ancaman Kekerasan Politik saat Pilkada 2024, DPR Minta TNI Turun Tangan

Foto : Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid. Foto" Dok/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pilkada 2024 makin dekat. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menegaskan, bahwa tantangan dalam Pilkada cukup kompleks.

"Dalam Pilkada (2024) kali ini, musuh kita bersama adalah politik uang dan kekerasan politik,” kata Meutya di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur dikutip, Rabu (17/7).

Kekerasan politik seperti konflik antar pendukung, hasutan SARA, hoaks hingga ujaran kebencian. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan, pentingnya pengawasan terhadap berbagai Komando Daerah Militer (Kodam) TNI di seluruh Indonesia untuk mencegah kekerasan politik.

Menurutnya, peran TNI penting dalam mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga:

Pilkada Jakarta, Gerindra Pertimbangkan Nama Anies, Ahok, hingga Ridwan Kamil

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi di seluruh daerah, dari kabupaten hingga kota,” jelas

Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kedewasaannya sebagai negara demokratis yang harus terus diawasi secara baik.

Jika itu dilakukan, maka Indonesia bisa mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi dalam melaksanakan pesta demokrasi.

“Khususnya dibandingkan negara lain yang masih ada yang melakukan kekerasan politik,” tutup Meutya.

Baca juga:

14 Calon Gubernur Yang Diusung Gerindra di Pilkada 2024

Sekeadar informasi, sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan melakukan pilkada serentak tahun 2024 ini. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. (knu)

#Pilkada 2024 #DPR #Tindak Kekerasan #TNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Pembangunan Batalyon Komcad itu dilakukan agar personel TNI di daerah mudah mendapatkan bantuan tambahan personel dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Indonesia
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Donny membuka kemungkinan tempat pelatihan Komcad ASN gelombang II akan berbeda dari gelombang I.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Bagikan