Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot pejabat di wilayahnya yang terjadi kebakaran hutan dianggap gagal. Harusnya, pemerintah pusat dan daerah bekerjasa sama mencegah terjadinya kebakaran hutan ketimbang fokus pada sanksi penindakan.
"Dorong pemerintah agar melakukan pencegahan tersebut, misalnya meningkatkan kapasitas petani, memberikan materi praktik membuka lahan tanpa membakar serta mendukung peralatan pertanian untuk mengelola lahan gambut," kata Direktur Linkar Borneo, Agus Sutomo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/8).
Baca Juga:
Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot
Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Jumlah Kebakaran Hutan di Kalimantan Kian Meningkat
Menurut Agus, selama ini tindakan perencanaan dan pencegahan oleh pemerintah tidak pernah dilakukan, baik secara rumusan maupun konsepnya. Malah, sesal dia, ancaman yang dikeluarkan presiden tidak menjawab persoalan-persoalan yang ada, malah memicu tindakan-tindakan reaktif dari pejabat daerah.
"Dari tahun 1996 sampai 2015 kami sudah menyampaikan hal yang sama, tetapi aparat hukum hanya gencar menangkap orang saja," kata bos LSM Hutan di Provinsi Kalimantan Barat itu, dikutip Antara.
Agus menyarankan semestinya pemerintah memberikan solusi konkret mencegah kebakaran hutan dengan memaksimalkan kerja Badan Restorasi Gambut (BRG). "Katanya ada ahli gambut di pemerintahan (BRG), kalau tidak bisa melakukan hal itu (pencegahan Karhutla) bubarkan saja," sindir aktivis lingkungan itu.
Baca Juga:
Jokowi Pilih Kasasi Ketimbang Laksanakan 12 Sanksi Vonis Bersalah Karhutla
Linkar Borneo juga mendesak pemerintah menjamin pelayanan kesehatan korban-korban Karhutla, misalnya masyarakat yang terkena ISPA (inspeksi saluran pernapasan atas). "Jika tidak diobati maka itu sama juga kita mengabaikan racun dalam tubuh anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa," tutup Agus. (*)
