Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 05 September 2020
Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan mengapa rakyat Sumatera Barat belum suka PDIP mencerminkan ada perhatian khusus terhadap wilayah itu.

Pernyataan tersebut menunjukkan ada kesadaran untuk mengevaluasi kinerja partai di wilayah itu. Dimana PDIP tidak pernah menang di Bumi Minangkabau dalam sepanjang sejarah pemilu.

"Munculnya kesadaran untuk mengevaluasi merupakan langkah maju. Namun, akan lebih baik, jika proses evaluasi dilakukan secara serius dan sistematis. Salah satunya memerlukan riset dan kajian secara holistik," jelas Karyono kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (5/9).

Baca Juga

Megawati Heran Warga Sumbar tak Suka PDIP

Sejumlah pertanyaan kerap muncul. Mengapa PDIP selalu kalah pemilu di Sumbar. Pun dalam pertarungan pemilihan presiden tidak pernah menang. Kekalahan di pilpres 2019 lalu juga masih menyisakan pertanyaan. Padahal pemerintahan Joko Widodo sudah memberi perhatian cukup dengan membangun sejumlah fasilitas di wilayah ini.

Fenomena itu mengafirmasi bahwa pendekatan kebijakan pembangunan fisik tidak cukup efektif 'menjinakkan' masyarakat Sumbar.

"Mengapa ini terjadi? Mungkin faktor geanologi politik dan ideologi masih dominan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan," jelas Karyono.

Jika disimak, geanologi politik masyarakat sumbar saat ini belum lepas dari politik aliran di masa lalu. Partai Masyumi sangat kuat di wilayah ini. Dalam konteks ideologis pengaruhnya masih kuat hingga sekarang, meskipun dalam konstalasi politik pasca Pemilu 1955 dan sejak Masyumi dibubarkan ada pergeseran.

Salah satu faktor lemahnya dukungan PDIP di Sumbar disebabkan karena kurang mencermati pergeseran politik yang terjadi. Misalnya, dalam konfigurasi politik lokal tidak ada tokoh lokal, PDIP tidak memiliki tokoh berpengaruh yang dapat menarik pemilih.

Padahal, dalam marketing politik dibutuhkan strategi endorsements tokoh yang berpengaruh sebagai pengepul suara atau vote getter. "Hal ini penting di tengah budaya patronase politik yang masih kuat," jelas Karyono.

Tangkapan layar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan pada pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak secara virtual, di Jakarta, Selasa (11/8/2020). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Tangkapan layar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan pada pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak secara virtual, di Jakarta, Selasa (11/8/2020). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Ia menambahkan, kekalahan PDIP di Sumatera Barat jika ditarik lebih jauh juga disebabkan juga oleh faktor sejarah hubungan Sukarno dengan sejumlah tokoh Sumbar, terutama dengan tokoh yang saat itu terlibat dalam PRRI/PERMESATA.

Sosok Sukarno dipandang sebagai pihak yang mengerahkan militer untuk menumpas Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat yang membuat sosok Sukarno kurang diterima di Bumi Minangkabau.

Namun demikian, sejak reformasi telah terjadi pergeseran kekuatan politik yang menunjukkan masyarakat Sumbar semakin cair.

Hal itu dubuktikan dengan peta perolehan suara partai dalam sejumlah pemilu dimenangi partai berhaluan nasionalis yaitu Golkar (2004), Demokrat (2009), Golkar (2014), dan Gerindra (2019). Hanya pada Pemilu 1999 yang dimenangi oleh partai yang cukup dekat dengan pemilih Islam, yakni Partai Amanat Nasional.

Dalam sejarah pemilu di Sumbar memang tergolong fenomenal, yakni partai yang dekat dengan sosok Sukarno baik PNI, PDI dan PDIP tidak pernah menang.

Fenomena politik tersebut, semestinya mendorong pdip melakukan evaluasi secara holistik dengan melakukan penelitian yang tersistematis untuk menggali dan mengetahui perilaku masyarakat (pemilih) di Sumbar.

"Dengan melakukan riset secara komprehensif maka dapat dipotret pelbagai fenomena yang ada di dalam masyarakat Sumbar," papar Karyono.

Ia menyebut, tentu ada cara agar masyarakat Sumbar bisa menerima, menyukai dan memilih PDIP.

"Untuk meluluhkan hati masyarakat Sumbar memerlukan pendekatan persuasif dan beradaptasi dengan budaya lokal. Tdak cukup dengan cara-cara parsial, seporadis dan instan," tutup Karyono.

Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa heran kenapa masih banyak masyarakat di Sumatera Barat yang tidak suka terhadap partainya. Putri Presiden Soekarno itu mengaku kesulitan untuk memenangkan provinsi dan merebut hati masyarakat Sumatera Barat.

“Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP,” ujar Megawati dalam pidato arahan di sela-sela pengumuman calon kepala daerah gelombang V menuju Pilkada Serentak 2020, melalui telekonferensi, Rabu (2/9).

Baca Juga

Megawati ke Whisnu Buana: Terima Kasih Sudah Bantu Risma Bangun Surabaya

Padahal, kata Mega sang Ayah sangat dekat dengan dekat dengan tokoh-tokoh nasionalis dari Tanah Minang tersebut. “Kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis. Yang pada waktu itu kerja sama dengan Bung Karno, seperti Bung Hatta yang sebenarnya datang dari Sumbar,” tambahnya.

Megawati pun meminta kader-kadernya untuk mempelajari dan mencari tahu kenapa PDIP belum bisa menang di Sumatera Barat dan daerah lainnya itu. “Tugas kita untuk mempelajari mengapa ad‎a daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau (PDIP untuk bisa menang). Jadi itulah salah satu bagian dari kerja keras kita (untuk mencari tahu),” katanya. (Knu)

#Megawati Soekarnoputri #PDIP #Sumatera Barat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan