Analis Politik Ungkap Faktor yang Bikin PDIP Anjlok di DKI Jakarta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 20 Maret 2024
Analis Politik Ungkap Faktor yang Bikin PDIP Anjlok di DKI Jakarta

Bendera PDIP. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kursi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta turun drastis dari 25 menjadi cuma 15 kursi pada periode 2024-2029. Posisi PDI Perjuangan di Legislatif DKI digeser PKS, yang memperoleh suara terbanyak di Pileg DKI.

Analis politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, menyusutnya perolehan suara partai banteng moncong putih DKI diakibatkan karena mesin partai di tingkat provinsi tidak berjalan maksimal.

Baca juga:

Begini Respons KPU Soal Rencana PDIP Tak Lantik Caleg

"Pimpinan provinsi memiliki tugas memenangkan capres yang diusung oleh partai mereka. Kedua untuk memenangkan atau memperoleh kursi legislatif di DPRD DKI," kata Cecep saat dihubungi wartawan, Rabu (20/3).

Maka, menurut dia, perlu adanya evaluasi di Ketua DPD PDIP Perjuangan DKI Jakarta, Ady Widjaja atau Aming.

"Ketika perolehan suara tidak sesuai dengan target tentu perlu dievaluasi itu menjadi variabel dari keberhasilan. Kalau kita bicara itu ketua DPW DPD ada bapilunya," tuturnya.

Cecep menilai, banyak faktor yang menyebabkan suara PDIP kalah dengan PKS. Pertama mesin partai di daerah tidak berjalan maksimal dan strategi yang dilakukan melesat jauh.

"Ya bisa engga jalan (mesin politiknya DPD PDIP DKI) atau kurang tepat stateginya. Apalagi DKI karakteristik pemilih yang rasional voters pemilih yang rasional. Tentu saja ini harus giat lagi lebih masif lagi memperoleh dukungan politik," ucapnya.

Baca juga:

Fraksi PDIP Tinggal Menunggu Perintah Megawati Ajukan Hak Angket

Menurutnya, PDIP DKI mesti mempunyai sosok yang bagus di tingkat provinsi, agar bisa kembalikan lagi kejayaan PDIP di Jakarta.

"Kita lihat hasil pileg, di pileg 2024 utamanya provinsi DKI yah itu terjadi perubahan perolehan suara dan juga kursi dipimpin oleh PKS diikuti oleh PDIP dan Gerindra," tutupnya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk DPRD DKI Jakarta. KPU DKI menuntaskan penghitungan suara tingkat provinsi selama 3 hari, mulai 7 hingga 9 Maret 2024.

Hasil rekapitulasi penggunaan hak suara di Provinsi DKI sebanyak 6.558.734 pemilih. Dengan rincian laki-laki sebanyak 3.147.199 orang dan perempuan sebanyak 3.411.535 orang serta pemilih disabilitas sebanyak 24.981 orang.

Baca juga:

Adian PDIP Ajak Pendemo Tuntut Jokowi Mundur Masuk DPR Bahas Hak Angket

Hal tersebut berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Terdapat 11 partai politik yang lolos dalam Pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Sedangkan ada 7 parpol yang tidak dapat kursi di Parlemen Kebon Sirih.

#PDIP #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan