Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Saksi dari unsur swasta Romy Syahrial mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.
Anak Raja Dangdut Rhoma Irama ini tidak hadir tanpa menyertai keterangannya pada pemanggilan di Kamis (14/1) kemarin.
"Saksi Romy Syahrial tidak hadir dan tanpa keterangan, dan sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan pemanggilan patut sebanyak 2 kali," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (15/1).
Baca Juga:
Geledah Rumah Bekas Sekda Banjar, KPK Amankan Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur
KPK pun mengultimatum Romy Syahrial agar memenuhi panggilan tim penyidik. "Kewajiban hukum tersebut karena ada sanksi hukum apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah," tegas Ali.
Selain Romy, pada Kamis (14/1), tim penyidik juga memanggil dua saksi lain, yaitu mantan Sekretaris Dinas PU Kota Banjar Iwan Supriadi dan pengurus CV Prawasta Budi Firmansyah.
Ali mengatakan, Iwan Supriadi memberikan konfirmasi dan dilakukan penjadwalan ulang.
"Sementara Budi Firmansyah didalami pengetahuannya mengenai dugaan gratifikasi dan aliran sejumlah dana kepada pihak keluarga yang terkait dengan perkara ini," ujar Ali.
Untuk diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun, KPK belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus serta tersangka dalam kasus ini.
Baca Juga:
KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi
Saat ini, penyidik masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang di antaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar.
Beberapa lokasi yang telah digeledah yakni pendopo Wali Kota Banjar, rumah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar, dan rumah milih pihak swasta di Kota Banjar. (Pon)
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUPR, KPK Konfirmasi Wali Kota Banjar
