Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional

Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel, menegaskan bahwa transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional melalui penerapan konsep wajib belajar 13 tahun.

Kebijakan ini menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai prioritas baru yang akan menerima dukungan penuh dari pemerintah, baik melalui alokasi anggaran maupun penyediaan fasilitas penunjang yang memadai.

Baca juga:

Lansia hingga Guru Paud Dapat Layanan Transjakarta Gratis, Begini Cara Daftatnya

Alokasi Anggaran dan Sertifikasi Guru

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sektor PAUD seiring dengan perubahan aturan wajib belajar. Langkah ini merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai nasib pendidikan anak usia dini yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal dalam sistem pendidikan formal.

Negara akan memfokuskan pendanaan pada peningkatan infrastruktur sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru PAUD juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya," ujar Once Mekel, Senin (4/5).

Program wajib belajar ini secara spesifik menyasar PAUD satu tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD). Definisi ini membedakan PAUD wajib belajar dengan kelompok bermain (playgroup) atau tempat penitipan anak biasa. Selain kesiapan fasilitas, pemerintah mewajibkan setiap tenaga pengajar memiliki sertifikasi profesional guna menjamin kualitas pengajaran yang standar secara nasional.

Pembatasan Gawai dan Transformasi Kurikulum

Selain fokus pada infrastruktur, isu penggunaan perangkat elektronik atau gawai pada anak turut menjadi sorotan tajam. Komisi X DPR RI tengah mengkaji rencana kebijakan untuk memberlakukan larangan ketat penggunaan gawai hingga batas usia tertentu demi memitigasi dampak negatif media sosial dan paparan konten buruk.

"Ini kayaknya kita lagi jadikan satu rencana untuk mungkin ada larangan yang ketat ya untuk pemakaian gawai sampai umur-umur tertentu mungkin 16 tahun supaya tidak banyak terpapar ke hal-hal yang buruk di gawai," tegas Once.

Baca juga:

Abdul Mu'ti Mulai Kenalkan Metode Belajar Matematika Untuk PAUD

Upaya ini berjalan beriringan dengan pembenahan kurikulum yang lebih adaptif. Orang tua memiliki peran sentral dalam membatasi akses teknologi pada anak di lingkungan rumah.

Melalui integrasi PAUD ke dalam skema wajib belajar, target besar pemerintah adalah menciptakan pemerataan kualitas pendidikan yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia demi menyambut generasi emas.

#Once Mekel #DPR #DPR RI #PAUD #Anak Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Rapat Paripurna Ke-8 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Bagikan