Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional

Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel, menegaskan bahwa transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional melalui penerapan konsep wajib belajar 13 tahun.

Kebijakan ini menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai prioritas baru yang akan menerima dukungan penuh dari pemerintah, baik melalui alokasi anggaran maupun penyediaan fasilitas penunjang yang memadai.

Baca juga:

Lansia hingga Guru Paud Dapat Layanan Transjakarta Gratis, Begini Cara Daftatnya

Alokasi Anggaran dan Sertifikasi Guru

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sektor PAUD seiring dengan perubahan aturan wajib belajar. Langkah ini merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai nasib pendidikan anak usia dini yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal dalam sistem pendidikan formal.

Negara akan memfokuskan pendanaan pada peningkatan infrastruktur sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru PAUD juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya," ujar Once Mekel, Senin (4/5).

Program wajib belajar ini secara spesifik menyasar PAUD satu tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD). Definisi ini membedakan PAUD wajib belajar dengan kelompok bermain (playgroup) atau tempat penitipan anak biasa. Selain kesiapan fasilitas, pemerintah mewajibkan setiap tenaga pengajar memiliki sertifikasi profesional guna menjamin kualitas pengajaran yang standar secara nasional.

Pembatasan Gawai dan Transformasi Kurikulum

Selain fokus pada infrastruktur, isu penggunaan perangkat elektronik atau gawai pada anak turut menjadi sorotan tajam. Komisi X DPR RI tengah mengkaji rencana kebijakan untuk memberlakukan larangan ketat penggunaan gawai hingga batas usia tertentu demi memitigasi dampak negatif media sosial dan paparan konten buruk.

"Ini kayaknya kita lagi jadikan satu rencana untuk mungkin ada larangan yang ketat ya untuk pemakaian gawai sampai umur-umur tertentu mungkin 16 tahun supaya tidak banyak terpapar ke hal-hal yang buruk di gawai," tegas Once.

Baca juga:

Abdul Mu'ti Mulai Kenalkan Metode Belajar Matematika Untuk PAUD

Upaya ini berjalan beriringan dengan pembenahan kurikulum yang lebih adaptif. Orang tua memiliki peran sentral dalam membatasi akses teknologi pada anak di lingkungan rumah.

Melalui integrasi PAUD ke dalam skema wajib belajar, target besar pemerintah adalah menciptakan pemerataan kualitas pendidikan yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia demi menyambut generasi emas.

#Once Mekel #DPR #DPR RI #PAUD #Anak Sekolah
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - 22 menit lalu
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - 29 menit lalu
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - 56 menit lalu
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 34 menit lalu
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Berita Foto
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) melakukan aksi mengecor badan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Bagikan