Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
Anak Indonesia Wajib Sekolah Lebih Awal, DPR RI Dorong Standarisasi Fasilitas PAUD Nasional

Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel, menegaskan bahwa transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional melalui penerapan konsep wajib belajar 13 tahun.

Kebijakan ini menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai prioritas baru yang akan menerima dukungan penuh dari pemerintah, baik melalui alokasi anggaran maupun penyediaan fasilitas penunjang yang memadai.

Baca juga:

Lansia hingga Guru Paud Dapat Layanan Transjakarta Gratis, Begini Cara Daftatnya

Alokasi Anggaran dan Sertifikasi Guru

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sektor PAUD seiring dengan perubahan aturan wajib belajar. Langkah ini merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai nasib pendidikan anak usia dini yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal dalam sistem pendidikan formal.

Negara akan memfokuskan pendanaan pada peningkatan infrastruktur sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru PAUD juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya," ujar Once Mekel, Senin (4/5).

Program wajib belajar ini secara spesifik menyasar PAUD satu tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD). Definisi ini membedakan PAUD wajib belajar dengan kelompok bermain (playgroup) atau tempat penitipan anak biasa. Selain kesiapan fasilitas, pemerintah mewajibkan setiap tenaga pengajar memiliki sertifikasi profesional guna menjamin kualitas pengajaran yang standar secara nasional.

Pembatasan Gawai dan Transformasi Kurikulum

Selain fokus pada infrastruktur, isu penggunaan perangkat elektronik atau gawai pada anak turut menjadi sorotan tajam. Komisi X DPR RI tengah mengkaji rencana kebijakan untuk memberlakukan larangan ketat penggunaan gawai hingga batas usia tertentu demi memitigasi dampak negatif media sosial dan paparan konten buruk.

"Ini kayaknya kita lagi jadikan satu rencana untuk mungkin ada larangan yang ketat ya untuk pemakaian gawai sampai umur-umur tertentu mungkin 16 tahun supaya tidak banyak terpapar ke hal-hal yang buruk di gawai," tegas Once.

Baca juga:

Abdul Mu'ti Mulai Kenalkan Metode Belajar Matematika Untuk PAUD

Upaya ini berjalan beriringan dengan pembenahan kurikulum yang lebih adaptif. Orang tua memiliki peran sentral dalam membatasi akses teknologi pada anak di lingkungan rumah.

Melalui integrasi PAUD ke dalam skema wajib belajar, target besar pemerintah adalah menciptakan pemerataan kualitas pendidikan yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia demi menyambut generasi emas.

#Once Mekel #DPR #DPR RI #PAUD #Anak Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - 1 jam, 22 menit lalu
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - 1 jam, 37 menit lalu
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Bagikan